Kabar biasa saja untuk TKI/TKW cuti/re-entry!

Alhamdulillah, bagi anda TKI/TKW informal cuti/re-entry, sehubungan ada kekisruhan antara pihak-pihak yang memberi monopoli pengurusan pada PT. Rahman Pratama Sejati, mulai beberapa waktu yang lalu anda dapat langsung mengurus sendiri atau datang ke PPTKIS/PJTKI yang menempatkan anda sebelumnya.

Hanya ada satu lagi permasalahan, ada aturan baru yang diterapkan: semua TKI/TKW informal (yang bekerja di rumah tangga atau perorangan) harus punya kontrak kerja baru! Soal satu ini entahlah bagaimana ujungnya. Sebab semua kontrak baru tersebut harus dilegalisasi di KBRI/KJRI!

Jadi bagi Anda yang TKW/TKI informal/rumah tangga, bila masih ingin memperpanjang kontrak setelah masa kerja dua tahun sebelum kembali ke Indonesia, kunjungi terdahulu KJRI/KBRI terdekat untuk meminta kontrak kerja baru. Bila tidak, Anda bakal kesulitan untuk kembali ke majikan lama.

Yang jelas tulisan saya di bawah tidak berlaku. Namun tetap tidak saya hapus sebagai pengingat bagi siapa saja yang terlibat dan terkait di industri ini, betapa amburadulnya aturan tentang penempatan TKI.

Ranjau baru bagi TKI informal cuti dari BNP2TKI dan Binapenta Kemenakertrans

Saya menulis posting ini dengan rasa muak.

Penyebabnya adalah sebentar lagi anda akan membaca bagaimana kolusi sedemikian rupa yang berbuah sebuah aturan baru monopoli digunakan untuk meraup uang dari TKI cuti.

Ini adalah berita buruk buat anda TKI/TKW informal penata laksana rumah tangga (PLRT) negara-negara Arab (Timur Tengah) yang hendak kembali ke majikan lama usai cuti di Indonesia. Anda tidak dapat langsung mengurus KTKLN sendiri lalu melenggang terbang tanpa mengurus dokumen melalui PJTKI/PPTKIS yang bernama PT. Rahman Pratama Sejati yang beralamat di kawasan Condet Jakarta Timur.

Pihak BNP2TKI, Binapenta Kemenakertrans dengan didukung oleh asosiasi PJTKI/PPTKIS Himsataki, IDEA dan ISMA serta tentu saja PT. Rahman Pratama Sejati.

Silakan baca pengumuman yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta. Perlu anda ketahui BP3TKI adalah lembaga yang berada di bawah naungan BNP2TKI.

Sungguh keputusan yang berbau busuk kolusi sehingga bahkan Delta, SH, MM, kepala BP3TKI Jakarta saja tidak percaya diri menuliskan pengumuman tanpa mencantumkan bahwa keputusan ini juga berdasarkan surat dari IDEA, ISMA dan HIMSATAKI bahkan PT. Rahman Pratama Sejati!

Hanya APJATI, asosiasi PJTKI/PPTKIS dengan anggota paling banyak yang tak disebut disitu. Mudah-mudahan bukan karena luput diketik.

Kembali ke permasalahan utama, pengumuman itu benar-benar sebuah tindakan aneh bin konyol.

Kolusi di Indonesia bukan hal baru. Banyak pengusaha kita yang jadi konglomerat sekarang ini berjaya antara lain berkat bermain curang dengan penguasa Orba. Monopoli adalah cara cepat, singkat dan mudah buat mendapatkan kemapanan ekonomi.

Tapi ada pejabat di instansi pemerintah mengeluarkan pengumuman dengan mencantumkan bahwa keputusan yang mereka untuk memberi monopoli pada pihak swasta juga berdasarkan dari lembaga dan perusahaan di luar pemerintahan…….ya baru kali ini saya lihat.

Makanya saya menduga Delta, SH, MM itu tak cukup punya kepercayaan diri membuat pengumuman tanpa mencantumkan surat-surat yang membuat keputusan ini punya legitimasi.

Apa dampak keputusan ini terhadap kami PJTKI/PPTKIS?

Tak terlalu besar sebenarnya. Karena sebelum kasus PT. Rahman Pratama Sejati mencuat, tak satupun PJTKI/PPTKIS bisa hidup dengan mengandalkan upah dari jasa mengurus TKI cuti. Bahkan kebanyakan PJTKI membiarkan fee mengurus TKI cuti ini untuk karyawan/staf mereka saja. Uangnya tak masuk kas perusahaan saking kecil nilainya.

Namun yang paling menderita adalah TKI/TKW sendiri.

Membayar asuransi, dana perlindungan bisa dilakukan semudah mentransfer uang ke bank. Tapi karena semua harus lewat PT. Rahman Pratama Sejati, TKI/TKW informal yang hendak kembali ke majikan lama terpaksa menginap di Jakarta karena pihak PT. Rahman Pratama Sejati meminta imbalan jasa!

Belum tentu TKI/TKW cuti itu bersedia atau bahkan punya uang buat membayar. Belum tentu juga majikan bersedia menalangi dan kalaupun bersedia ujung-ujungnya gaji TKI dipotong majikan.

Kalau terjadi kebuntuan, yang paling rugi adalah TKI/TKW cuti. Tak sedikit yang gagal berangkat karena tiket mereka hangus, seperti berita yang saya dengar beberapa hari silam.

Apa urgennya memberlakukan aturan konyol ini?

TKI/TKW informal cuti, hampir pasti punya hubungan baik dengan pihak majikan. TKI/TKW telah kenal dengan majikan dan keluarganya juga sebaliknya. Potensi permasalahan biasanya lebih kecil terjadi. Lagipula kalaupun terkena masalah, musibah, bukankah mereka sudah membayar asuransi?

Toh PT. Rahman Pratama Sejati, takkan berdaya apa-apa selain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak bila terjadi musibah yang menimpa TKI/TKW cuti yang mereka urus keberangkatannya. Sama dengan PJTKI/PPTKIS lain. Toh mereka cuma lembaga swasta lokal yang wilayah kekuasaanya tak lebih lebar dari kantor mereka di Condet. Bukan Freeport atau Exon Mobil.

Lalu siapa yang untung dari kebijakan ini?

Selain PT. Rahman Pratama Sejati, tentu saja mereka yang mengeluarkan aturan monopolistik semacam ini.

Siapa mereka?

Kalau anda ingin tahu silakan baca pengumuman yang dikeluarkan pihak BP3TKI Ciracas di atas.

Perlu saya ingatkan pada anda bahwa BNP2TKI bukan sekali mengeluarkan aturan berbau kolusi. Pungutan online medical check up  TKI/TKW dan online buat BLK LN TKI masih berlangsung sampai sekarang. Mungkin karena penempatan TKI/TKW yang minim pasca moratorium ke Arab Saudi, pendapatan dari pungutan online medical dan BLK LN berkurang drastis.

Makanya TKI/TKW cuti yang dijadikan perahan berikutnya. Seperti biasa tidak secara langsung, tapi lewat tangan orang lain.

Siapa yang percaya oknum di BNP2TKI tak dapat apa-apa dari aturan konyol ini?

Lalu kemana keadilan bisa dicari?

Yang jelas tak usah ke KPK ah…..persoalan TKI tak pernah kemana-mana selain jadi berita.

Berdoa saja pada Tuhan semoga kita dijauhkan dari perbuatan menjijikkan semacam ini.