KUR TKI versi baru & gebrakan Nusron Wahid

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Bila ada kebijakan yang harus dipuji, saya tak segan melakukannya. Seperti posting kali ini.

KUR TKI yang didengungkan BNP2TKI ditujukan untuk penempatan TKI PLRT di negara-negara dimana agen melakukan pemotongan gaji seperti Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia.

Karena itu dapat dipahami, sosialisasi dilakukan BNP2TKI di Jawa Timur yang memang hampir seluruh PPTKIS/PJTKI di sana menempatkan ke negara di kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan ini tentu akan banyak mengubah peta ‘keuntungan’. Pemain lama jelas blingsatan juga kroni-kroni mereka yang tersebar di pemerintahan bahkan LSM :).

Saya bisa bayangkan bagaimana kepala BNP2TKI Nusron Wahid dikepung lobi dan uang suap dari para pemain lama. Namun kebijakan ini tetap tak berubah. Sosialisasi di Malang kemarin adalah bukti. Bisa cek di http://www.bnp2tki.go.id/read/10779/Undang-PPTKIS-Se-Jatim-BNP2TKI-Sosialisasi-dan-Implementasi-Pelaksanaan-Pembiayaan-KUR-TKI.html

Dan saya berdoa semoga beliau dan BNP2TKI tetap istiqomah.

Yang terpenting dari kebijakan ini adalah adalah pengurangan pemotongan gaji yang membebani TKI dengan jumlah yang signifikan, apakah cicilan pokok maupun bunga. Terutama untuk negara-negara macam Hongkong (TKI PLRT), Taiwan (TKI PLRT & Formal), Singapura (TKI PLRT) & Malaysia (khusus TKI PLRT).

Kita lihat saja bagaimana pelaksanaan KUR TKI versi baru yang dikelola bank pemerintah dan bank swasta. Tentu saja kita berharap kebijakan ini akan berdampak positif bagi TKI.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Pembunuh WNI dipenggal

 

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Sumber: KBRI Riyadh

Tepat pada Hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2015 Pukul 09.28 waktu Riyadh, seorang warganegara Pakistan bernama Amal Jan Haj yang membunuh 2 WNI di Riyadh telah dieksekusi mati dengan cara dipancung kepalanya (qisos) di Halaman Masjid Imam Turky, Riyadh di hadapan sekitar 200 orang.

Hadir sebagai wakil ahli waris korban Pejabat KBRI Riyadh, Sekretaris Ketiga Chairil Anhar Siregar didampingi Konsultan Hukum Muhammad Ahmad Al-Qarni, serta Pegawai Setempat Bilal Fatahillah dan Fariz Hermawan turut menyaksikan prosesi tersebut dari jarak sekitar 15 Meter. Pejabat Kantor Gubernur Riyadh sempat bertanya 2 kali kepada Chairil apakah sudi memaafkan pelaku? Yang dengan tegas dijawab “Tidak”, sesuai permintaan ahli waris korban.

Proses eksekusi berjalan sangat singkat, tidak lebih dari 15 menit. Setelah pernyataan tertulis untuk meneruskan eksekusi ditandatangani, Konsultan Hukum KBRI mengidentifikasi pelaku yang berada di dalam mobil tahanan. Setelah mendapat kepastian identitas pelaku, mobil dipindahkan ke tengah lapangan dan pelaku dikeluarkan. Dalam posisi berlutut, Algojo yang bernama Abdullah Nassir Al Amiry menjalankan tugasnya dengan sekali tebas. Jenazah kemudian dimasukkan ambulance dan akan dimakamkan di Pemakaman Mansouriyah.

Amal Jan Haj adalah pelaku tunggal pembunuhan suami-istri WNI Bambang Sugianto Bin Hadi Karmo dan Surati Widiastuti Bt. Kasdu Kar pada tanggal 2 November 2012 lalu. Jenazah pasangan yang dimakamkan di Riyadh pada tanggal 28 Januari 2013 lalu tersebut meninggalkan seorang putra bernama Hendra.

Pada persidangan tanggal 10 Juli 2014, Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi pelaku atas tuntutan hak khusus ahli waris korban, sesuai vonis hukuman mati atas tuntutan hak umumnya.

KBRI Riyadh telah mendampingi penanganan kasus tersebut sejak proses identifikasi awal.

Mewakili Pemerintah RI, KBRI Riyadh mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakili para pejabat Kantor Gubernur Riyadh dan eksekutor yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi dan proses yang telah mendahuluinya sudah sesuai dengan syariah islam, permintaan ahli waris korban dan menjalankan instruksi Gubernur Riyadh.

“Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi para WNI yang tinggal di luar negeri, untuk tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta tidak melanggarnya.” Ujar Chairil mengakhiri.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Seluk-beluk mendapatkan peluang kerja di Korea

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Ini adalah salah satu negara favorit incaran TKI kita Terutama yang berpendidikan menengah; tak terlalu tinggi tak juga rendah.

Alasannya sederhana tentu saja, gaji yang ditawarkan relatif lebih tinggi disbanding negara penempatan lainnya selain mereka terbuka menerima pekerja laki-laki. Tidak seperti negara maju lainnya seperti Singapura dan Hongkong.
Sekarang kita bahas apa syarat utama untuk dapat kerja ke Korea yang untuk sekarang ini hanya dilakukan oleh BNP2TKI.

Ini dia urutannya:

1. Mendaftar ke BP3TKI terdekat dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan termasuk pembiayaannya. Syaratnya apa saja berapa duit yang harus dikeluarkan? SIlakan klik: https://tklnformal.wordpress.com/2013/12/27/syarat-syarat-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-ke-korea-bnp2tki/
2. Lulus ujian bahasa Korea alias EPS Topik. Biasanya para calon TKI yang berminat ke Korea akan mendaftar ke LPK (Lembaga Pelatihan & Keterampilan) yang mengajarkan bahasa Korea. Bagaimana kalau tak punya uang? Belajar di LPK bukanlah suatu persyaratan. Bagi Anda yan bisa dan tahan godaan dari berbagai kenikmatan dunia di luar sana, bisa kok belajar bahasa Korea dengan cara yang Anda pilih sendiri; buku dan internet (silakan ketik EPS Topik di youtube.com). Yang jelas saat ujian tiba harus siap. Jangan percaya bakal ada bocoran jawaban dengan membeli mahal dari orang yang katanya punya akses. Staf pemerintah Korea tak segampang kita buat disogok. Soal ujiannya beda-beda antar peserta dan pula, beda dari tahun-ke tahun. Jadi? Ya harus bisa mengandalkan pada kemampuan diri.
3. Beruntung. Ya, ini salah satu syarat utama. Bisa saja Anda dapat rangking bagus setelah lulus ujian EPS Topik. Tapi HRD yang menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk bekerja di pabrik mereka. Lho? Ya begitulah kenyataannya. Mereka akan memilih dengan berbagai kriteria yang tentu saja hak prerogratif mereka. Tak bisa diganggu gugat, bahkan oleh pihak BNP2TKI. Jadi tak serta merta bila Anda lulus ujian akan bisa berangkat ke Korea lebih cepat. Ada bahkan yang tak terpilih setelah ujian dan gagal berangkat!

Selain itu, jangan hanya mengkhayal dapat gaji tinggi lho. Benar itu adalah salah satu motivator. Tapi, jangan dijadikan segalanya. Bertanyalah pada diri sendiri tentang hal-hal semacam ini:
• Apakah saya kuat hidup jauh dari keluarga, pacar, sahabat dan makanan daerah sendiri?
• Apakah saya kuat untuk bekerja keras? Bukan sekedar tekad di atas kertas lho. Di Korea bekerja 12 jam sehari adalah biasa.
• Apakah saya siap mendapatkan pekerjaan yang paling kotor, berbahaya dan sulit di pabrik? Ya pekerja asing akan diberikan tugas yang masuk kategori: difficult, dangerous & dirty. Silakan klik https://pjtkidantki.wordpress.com/2012/06/26/sisi-lain-kehidupan-tenaga-kerja-indonesia-di-korea-selatan/
• Apakah saya siap dibentak dan dimarahi atasan bila dianggap lambat? Ya orang-orang Korea selalu menuntut kecepatan dan ketepatan. Dua hal yang sulit bagi orang kita produktivitasnya termasuk terendah bahkan di Asia Tenggara.
• Siap-siap dengan berbagai perbedaan: tak ada jam ibadah dan makanan tak halal atau minimal subhat misalnya.

Kalau tak tahan dengan semua itu, jangan coba-coba. Kalau nekad? Ya paling ujung-ujungnya kabur dan cari pabrik yang menawarkan pekerjaan lebih ringan yang kalau ketahuan siap-siap saja dideportasi dan tak bisa lagi bekerja di Korea.

Berapa prosentasi kaburnya TKI yang ditempatkan BNP2TKI? Tak ada angka pasti. Ada TKI kita yang bilang minimal 25% ada yang bilang di atas itu. Teman saya orang Korea yang kebetulan adalah HRD salah satu perusahaan di sana bahkan berkata angka kabur TKI kita mencapai 50%! Saya kira dia berlebihan. Tapi bahkan angka minimal 25% itu saja cukup tinggi.

Namun hal semacam ini memang jarang masuk berita karena sebagian besar TKI kita di sana adalah laki-laki dan berpendidikan. Relatif bisa jaga diri meskipun kabur.
Beberapa waktu yang lalu, saya kedatangan tamu dari Korea. Mereka mengadakan pameran peluang belajar di Korea. Dan mereka memberi tahu saya bahwa beberapa saat lagi pemerintah Korea akan memperbesar peluang kerja TKI skil dan profesional. Sebelumnya sudah. Dan saya mengeluhkan soal persyaratan berat yang ditetapkan oleh pemerintah Korea. Tamu saya menjawab: “Persyaratan akan lebih ringan.” Ia lalu menyebutkan contoh beberapa.

Tapi sayangnya saya belum bisa bagi info tersebut di blog ini. Soalnya masih mentah dan serba belum tentu. Lain waktu, insya Allah.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Memperbaiki Data Paspor: Pengalaman di Pengadilan

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Mas Sodikin, terima kasih telah berbagi.

Humari

Memperbaiki Data Paspor: Pengalaman di Pengadilan

Oleh: Sodikin

Alhamdulillah seperti janji saya saya akan membagikan informasi yang saya alami tahap pertahap dan maaf menunggu lama.
1. Pada tanggal 23 juli saya menghadiri sidang dengan membawa berkas-berkas persyaratan permohonan Yang asli.
2. Dan tidak lupa membawa 2 Saksi ( saya sarankan saksi tersebut yang tahu anda dilahirkan) lampirkan juga Ktp asli dan foto copy Ktp saksi
3.Saya disuruh datang kebagian PP ( Panitera pengganti ) untuk mempersiapkan acara sidang dan juga mendata para saksi.
4.Ketika sidang dimulai “Isi dari persidangan,pertanyaan seputar permohonan yang diajukan,pengecekan persyaratan pemohonan oengajuan dengan persyararan permohonan pengajuan Asli,Setelah itu pertanyaan kepada saksi dan Alhamdulillah,finally Sidang dan Permohonan saya dikabulkan dan tidak ada masalah apa2.
5.Setelah sidang beres saya disuruh untuk menunggu SURAT PENETAPAN PENGADILAN selama kurang lebih 1 mingguan dan melunasi administrasi yang belum dilunasi Tapi Alhamdulillah biaya pendaftaran pertama masih ada sisa jadi tidak.ada biaya administrasi pengambilan Photo copy surat pernyataan.

Dan Maaf untuk keimigrasi sampai saat ini saya belum kesana,dikarnakan saya ingin proses langsung ditempat pembuatan paspor pertama.biar lebih cepat kata imigrasi bandung mah.

Trimakasih.
sukses untuk kita semua.

Dipublikasi di Uncategorized | 32 Komentar

Mengapa semua penampuan TKI PLRT tertutup?

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Jawabannya ada beberapa:

1. Ketika mendaftar dan dinyatakan lolos medical check up, khusus PJTKI/PPTKIS yang menempatkan TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga)  untuk negara-negara Arab, sudah mengeluarkan uang fee buat sponsor dan calon TKI. Selain itu PJTKI/PPTKIS juga sudang mengeluarkan uang transportasi untuk calon TKI. Dana tersebut besarnya tak main-main, kisaran 10-15 juta per orang per calon TKI. Jadi kalau calon TKI PLRT mangkir lalu kabur, ya PJTKI/PPTKIS minimal rugi sebesar dana yang saya tulis di atas, per orang.

Karena itu jika ada penggerebekan, sidak atau apapun namanya oleh polisi, menteri, pejabat lalu semua calon TKI itu ditanyai, ya pasti keluar cerita sedih dan tak betah lalu ingin bebas. Wajar! Lha wong mereka semua sudah dapat uang dan nanti bisa daftar lagi ke PJTKI/PPTKIS lain, dan dapat uang lagi!

Anggap saya PJTKI/PPTKIS memberi sponsor 10 juta untuk 1 calon TKI yang direkrut. Lalu sponsor beri 4-5 juta lagi kepada 1 TKI yang mendaftar dan lulus cek medis.

Bagi saya sederhana saja, baiknya pemerintahlah mengeluarkan dana untuk pelatihan calon TKI PLRT. Daripada cuma bisa ngomong di depan media yang wartawannya juga tak kalah lugu memuat semua apa yang diumbar tanpa pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi.

Bagaimana? Pemerintah setuju? Kalau ya siapkan saja dana besar untuk itu per calon TKI. Itu belum termasuk fasilitas penampungan, kelas dan biaya makan serta proses dokumen lho

2. Khusus calon TKI yang di tampung di asrama BLK LN, memang tak bisa dilonggarkan. Pelatihan selama ini relatif sudah lebih baik dibanding sebelum tahun 2011. Apa saya asal omong? Sebab mungkin pembaca bertanya-tanya bagaimana mungkin saya tahu sebab tak mungkin saya mengecek satu-satu kualitas TKI. Untuk menilai ada peningkatan kualitas gampang: setiap kali pihak majikan bersedia menaikkan nilai fee, tandanya TKI PLRT kita semakin dihargai. Perlu Anda ketahui, kenaikan fee tidak menguntungkan PJTKI/PPTKIS. Yang untung adalah calon TKI dan sponsor mereka yang rata-rata (99%) orang sekampung mereka sendiri. Kami sendiri ngeri setiap kali nilai fee naik. Bukan apa-apa bila ada calon TKI kabur, kami minimal rugi sebesar fee yang sudah kami keluarkan per orang. Jadi kalau ada 3 calon TKI kabur dari penampungan, anggap saja kami sudah mengeluarkan fee 10 juta rupiah per orang, bisa dibayangkan berapa beban yang harus kami tanggung?

Itu belum termasuk ongkos makan selama di penampungan, proses dokumen. Dalam hitungan saya minimal 50% calon TKI PLRT kita baru punya dokumen lengkap (KTP, KK, Akte Lahir) setelah kami PJTKI/PPTKIS memberikan uang fee.

Negara pernah memberikan dokumen itu secara gratis?

3. Klien kami perlu kepastian bahwa calon TKI yang dokumennya sudah kami proses, benar-benar ada. Bukan sekedar data kosong. Jangan sampai setelah bolak-balik proses dokumen untuk mendapatkan visa selama berminggu-minggu, saat tiket pesawat hendak dibeli, calon TKI tak ada di penampungan.

Jadi itulah mengapa, semua asrama TKI PLRT yang dikelola PJTKI/PPTKIS tertutup rapat. Dalam keadaan mendesak, calon TKI itu diperbolehkan keluar atau bahkan pulang. Tentu saja atas jaminan pihak sponsor mereka.

Khusus TKI PLRT dengan penempatan di negara-negara macam Taiwan, Hongkong, Singapura biasanya malah lebih ketat lagi. Sebab pelatihannya juga lebih tinggi standarnya.

Bagaimana dengan TKI formal, profesional, atau mereka yang bekerja pada perusahaan, proyek dan sebagainya. Untuk kategori ini, PJTKI/PPTKIS hanya menampung mereka saat menjelang tes & interview atau proses dokumen saja. Jarang sekali PJTKI/PPTKIS mengadakan pelatihan untuk mereka.

Karena pelatihan itu pada dasarnya bukan keahlian yang dimiliki PJTKI/PPTKIS. Kami ini perusahaan perekrutan. Tugas asli kami ya mencari pekerja sesuai bidang yang diminta oleh klien. Untuk membuktikan bahwa TKI (pekerja) yang kami cari punya kemampuan, ya harus ada sertifikat. Payahnya negara kita sangat minim memperhatikan ini.  Tanya saja ke BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Lalu apakah tidak ada PJTKI/PPTKIS yang mengadakan pelatihan untuk TKI formal & profesional? Ada. Tapi sedikit sekali dan biasanya hanya demi meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saja. Contohnya pernah ada beberapa PJTKI/PPTKIS mengadakan pelatihan bahasa Inggris khusus perawat. Dan supaya tak ditinggal begitu saja, PJTKI/PPTKIS biasanya menahan ijazah sang perawat yang ikut pelatihan.

Iya dong. Kalau tak ada jaminan apa-apa, sementara PJTKI/PPTKIS sudah mengeluarkan dana untuk pelatihan, kalau ditinggal siapa yang mau ganti?

Pemerintah? Atau mungkin Anda?

Dipublikasi di Uncategorized | 12 Komentar

Contoh surat permohonan pengubahan data di paspor di imigrasi dan dasar hukumnya

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Saya tidak segan-segan memasukkan tulisan yang berguna untuk pencari info yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri. Tulisan di bawah masih berkaitan dengan cara mengubah data palsu di paspor menjadi data yang sebenarnya.

Lagi-lagi info ini saya dapat dari orang lain. Jadi bukan tulisan saya. Tapi cukup informatif. Bagi yang berkepentingan silakan dipelajari. Sulit dan banyak? Ya. Tapi tetap lebih murah daripada mengurus lewat calo sementera.

Untuk mbak Santi Mayasari, sekali lagi terima kasih.

Humari

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Pasal 64
Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:
a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan,
dan penggantian Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dengan Peraturan Menteri.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

Pasal 6
(1) Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
b. kartu keluarga;
c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
f. surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
g. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
(3) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c harus dokumen yang memuat:
a. nama;
b. tanggal lahir;
c. tempat lahir; dan
d. nama orang tua.
(4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Paspor Biasa
Pasal 24
(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui
tahapan:
a. pengajuan permohonan;
b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.
Bagian Keempat
Penarikan Paspor Biasa

Pasal 25
(1) Penarikan Paspor biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia.
(2) Penarikan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau
b. masuk dalam daftar Pencegahan.

Pasal 26
(1) Penarikan Paspor biasa di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(2) Penarikan Paspor biasa di luar wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan Paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 27
Dalam hal penarikan Paspor biasa dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Pasal 28
(1) Penarikan Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penarikan Paspor biasa kepada pemegangnya.
(2) Pemegang Paspor biasa yang mendapatkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Paspor biasa kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Dalam hal pemegang Paspor biasa tidak menyerahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus menarik langsung Paspor biasa dari pemegangnya.

Pasal 29
Paspor biasa dapat diberikan kembali kepada pemegangnya oleh Pejabat
Imigrasi yang ditunjuk, dalam hal:
a. tidak terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
b. red notice dicabut oleh interpol; atau
c. namanya dicabut dari daftar pencegahan.

Bagian Kelima
Pembatalan Paspor Biasa

Pasal 30
Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:
a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pasal 31
(1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa.
(3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa.
(4) Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan.
(5) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara penguntingan.

Pasal 32
(1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e, ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan.
(2) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Huruf d, pemohon dapat diberikan Paspor biasa melalui prosedur pengajuan permohonan penggantian Paspor biasa.
(3) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan.

Pasal 33
(1) Dalam hal Paspor biasa dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, Kepala Kantor Imigrasi dapat memerintahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian untuk melakukan Penyidikan terhadap pemohon.
(2) Perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat keputusan pembatalan.
(3) Perkembangan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan dicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 34
(1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menangguhkan pemberian Paspor biasa terhadap pemegang Paspor biasa yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, dalam waktu paling singkat 6 (enam)
bulan atau paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Paspor biasa yang bersangkutan dibatalkan.
(2) Penangguhan pemberian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam surat keputusan pembatalan.
(3) Penangguhan Pemberian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan dicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Bagian Keenam
Pencabutan Paspor Biasa

Pasal 35
(1) Pencabutan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:
a. pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
b. pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing;
d. masa berlakunya habis;
e. pemegangnya meninggal dunia;
f. rusak sedemikian rupa sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas, atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
g. dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian; atau
h. pemegangnya tidak menyerahkan Paspor biasa dalam upaya penarikan Paspor biasa.
(2) Pencabutan Paspor biasa dimasukan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
3) Dalam hal pencabutan Paspor biasa dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai
dokumen pengganti Paspor biasa yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Bagian Ketujuh
Penggantian Paspor Biasa

Pasal 36
(1) Penggantian Paspor biasa dilakukan jika:
a. masa berlakunya akan atau telah habis;
b. halaman penuh;
c. hilang;
d. rusak pada saat:
1. proses penerbitan; atau
2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi.
(2) Penggantian Paspor biasa yang masa berlakunya akan atau telah habis, halaman penuh, atau rusak pada saat di luar proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 ditindaklanjuti dengan pencabutan.
(3) Penggantian Paspor biasa yang rusak pada saat proses penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 ditindaklanjuti dengan pembatalan.

Pasal 37
(1) Penggantian Paspor biasa dapat diberikan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia.
(2) Penggantian Paspor biasa yang diajukan di wilayah Indonesia diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(3) Penggantian Paspor biasa yang diajukan di luar wilayah Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia.
(4) Dalam hal pada perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggantian Paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 38
(1) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di wilayah Indonesia dapat langsung diberikan penggantian Paspor biasa melalui prosedur permohonan Paspor biasa.
(2) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d angka 2 yang diajukan di Wilayah Indonesia, diberikan setelah pembuatan berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(3) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di luar wilayah Indonesia dapat dilakukan penggantian Paspor Biasa melalui prosedur permohonan di luar wilayah Indonesia.
(4) Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d angka 2 yang diajukan di luar Wilayah Indonesia, diberikan setelah pembuatan berita acara pemeriksaan dan mendapat persetujuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 39
(1) Berita acara pemeriksaan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa.
(2) Dalam hal permohonan penggantian Paspor biasa disetujui, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dapat melanjutkan proses penggantian Paspor biasa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa.

Pasal 40
(1) Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
c. kartu keluarga.
(2) Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Paspor biasa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian Paspor biasa.
(4) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk mendapatkan pertimbangan dalam memberikan keputusan penggantian.
(5) Pemberian keputusan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak dimintakan pertimbangan.
(6) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui penggantian Paspor biasa, Pejabat Imigrasi mengeluarkan penggantian Paspor biasa.

Pasal 41
(1) Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena:
a. musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, kebanjiran dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;
b. ditemukan adanya unsur kekurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;
c. ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling
lama 2 (dua) tahun.
(2) Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:
a. disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;
b. disebabkan karena kekurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
c. disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.

Pasal 42
(1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dapat menolak permohonan penggantian Paspor biasa karena alasan tertentu.
(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. tempat tinggal pemohon berada di luar wilayah akreditasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau
b. pemohon telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh kewarganegaraan lain.
(3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri menyampaikan penolakan pemberian Paspor biasa kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa.
contoh
SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS PASPOR

Bandung, 15 September 2014

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negri
Di
Bandung

Perihal : Permohonan Perubahan Identitas Paspor

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Santi Mayasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxx
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Dan selanjutnya disebut sebagai ———————————————- Pemohon.

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negri Bandung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 5***-LT-20112013- 0***, tertanggal 27 November tahun 2013 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Ujan Suryana dan May Maryati dari kantor Catatan Sipil Bandung. (foto copy terlampir);
2. Bahwa sekitar tahun 2006, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. AB016***, atas nama PIPIT PITRIANI, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1980 (foto copy terlampir);
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986, akan tetapi khawatit oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama PIPIT PITRIANI, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1980;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu,pada tanggal 30 Oktober 1986 menjadi PIPIT PITRIANI, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1980 mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2006 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5202-LT-20112013-0054, tertanggal 27 November2013;
6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat
berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5202-LT-20112013-0054, tertanggal 27 November 2013, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Nama PIPIT PITRIANI, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1980, menjadi SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986 sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran No. 52**-LT-20112013-**54, tertanggal 27 November tahun 2013;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No. AB 0163**, atas nama PIPIT PITRIANI, lahir di Bandung, tanggal 19 September 1980 menjadi SANTI MAYASARI, yang lahir di Gununghalu, pada tanggal 30 Oktober 1986;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Bandung. Diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon,

Santi Mayasari

Dipublikasi di Uncategorized | 197 Komentar

Untuk Perawat Indonesia, tulisan ini patut direnungkan

Info mengenai lowongan lewat PPTKIS/PJTKI silakan klik https://tklnformal.wordpress.com/

Sebagai perekrut, saya merasakan sulitnya untuk meyakinkan perawat Indonesia bahwa di luar sana begitu banyak peluang. Padahal banyak info masuk ke saya, pengangguran tenaga medis khususnya perawat dan bidan, bukanlah kabar burung.

Banyak hal yang menjadi hambatan, di luar kemampuan berbahasa Inggris, yang jauh lebih sulit untuk ditembus: mentalitas, sikap inferior, kecurigaan bahwa PJTKI ambil untung, dsb dsb. Saya sendiri tak menyangka bahwa bahkan perawat berpengalaman seperti penulis di bawah ini juga mengalami hambatan yang sama. Sementara dalam benak saya sebelumnya, sebagai penulis, motivator, trainer yang latar belakangnya memang di bidang keperawatan, Pak Syaifoel Hadi tentu takkan menemui hambatan untuk masuk dan berbicara langsung kepada para perawat tentang peluang dan kesempatan yang ada. Dibanding kami-kami yang sudah tak paham teknis, orang bisnis pula.

Dugaan saya keliru. Karena itu saya merasa, perlu menyebarkan tulisan beliau. Karena blog saya termasuk populer di kalangan perawat yang mencari info peluang ke luar negeri.

Buat Anda perawat Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, saya sarankan rajin-rajin berkunjung ke almamater, ceritakanlah pada para yunior dan dosen Anda seperti apa sebenarnya bekerja di luar sana. Sebab TV kita tak pernah melakukannya. Menyinggungpun tidak. Sementara orang kita mempercayai TV hampir seperti mengimani kitab suci.

Humari

SUARA HATI BUAT DOSEN-DOSEN KEPERAWATAN

Awal Februari depan, saya menawarkan untuk mengadakan sebuah acara motivasi plus Bedah Buku Free of Charge di sebuah kampus di Jawa Tengah. Butuh perjalanan 12 jam dari Malang untuk ke sana. Cukup jauh.

Sebuah kampus terkenal di Jakarta dan Yogyakarta membatalkan, dalam sebuah event yang berbeda, karena fee saya terlalu mahal. Kampus terkenal di Denpasar Bali bilang tidak bisa, karena tidak ada ruang kelas kosong. Kalapun bisa, minta hadiah SATU buku sebagai kompensasi. Sebuah kampus besar di Kediri, batal, tanpa ada pemberitahuan awal. Kampus di Solo, tidak ada jawaban sesudah beberapa kali kontak lewat telepon. Kampus di Jember, malah sesudah kami tiba di kampus, peserta sudah buyar, kurang koordinasi. Di sebuah kampus kondang di Surabaya, bilang lain kali saja. Di Malang, mohon ditunggu jawabannya. Di Kendari, gagal, katanya sangat minim pesertanya. Di Sumbawa, katanya lain kali saja. Di Medan, sedang menunggu respon teman-teman. Di Maluku dan Papua, tidak terdengar nasibnya…….

Saudara…….
Acara ini adalah bagian dari program Roadshow INT, sebagai salah satu bentuk ‘Pengabdian Masyarakat Kampus’, kepedulian perawat terhadap perawat. Dari perawat, oleh perawat dan untuk perawat, terkait dengan belum mantabnya mahasiswa yang memilih keperawatan sebagai jurusannya.

Yang kedua, dilatar-belakangi oleh kualitas layanan keperawatan kita yang diasumsikan rendah. Yang ketiga, karena minimnya lowongan kerja yang tidak imbang dengan jumlah lulusan. Yang keempat rendahnya animo perawat Indonesia mengisi peluang kerja di luar negeri yang sebenarnya juga menjanjikan. Ke lima, mindset masyarakat keperawatan itu sendiri terhadap profesi mereka.

Acara ini merupakan sikap konkrit kepedulian kami terhadap profesi yang dikemas dalam bentuk motivational event: kuliah motivasi, bedah buku dan diikuti initial screening bagi yang ingin ke luar negeri. Tentu saja memiliki nilai akademik yang tinggi (bagi mereka yang ngerti), punya greget akreditasi, kegiatan akademik yang dinamis, memberikan penyegaran bagi mahasiswa dan kampus. Secara umum, konstruktif.

Oleh seorang kenalan dekat yang menghubungkan kami dengan kampus, ternyata jawaban yang kami peroleh dari orang nomer satu di kampus tersebut, jabatannya sebagai direktur,: “Kalau hanya motivasi dan jualan buku, sebaiknya tidak usah!”

Jawaban seperti ini sungguh sangat disesalkan. Seorang pemimpin perguruan tinggi yang mestinya menjunjung nilai-nilai sebuah motivasi sebagai fondasi profesi, khususnya generasi muda, malah beropini sebaliknya, melecehkan. Beliau tidak menyadari, bahwa yang membuat profesi ini dipinggirkan bukan karena lulusan perawat kita tidak terampil, bukan karena tidak pintar dan bukan pula karena kurang pengetahuan. Namun, karena motivasi yang ‘salah’ sehingga mereka: merasa terjebak, lulus kemudian menganggur, dibayar murah dan tidak tahu harus berbuat apa dengan profesi. Bahkan, sistem pengajaran yang ‘kurang tepat’, kalau boleh saya katakan. Bagaimana tepat ngajarnya, jika banyak dosen yang tidak tahu seluk beluk mengajar, kemudian otomatis berdiri dan menjelaskan di depan kelas?

Sebagai seorang penulis, saya merasa dilecehkan karena saya diangap seorang jualan buku. Meski tidak menolak, Yessss!!!! saya butuh duit! Tapi, berapa sih duit hasil menjual buku maksimal yang bisa bawa 100 buah (itu pun sudah berat sekali) jika per buku keuntungan saya Rp 20 ribu? Itupun, hanya sedikit yang beli, karena generasi muda saat ini lebih suka membaca status di FB serta sms ketimbang buku motivasi nursing yang langka ini. Kalaupun buku saya terjual semua, paling banter Rp 2 juta uang yang masuk. Duit segitu, tidak cukup untuk beli tiket Kereta Api dua orang team kami, makan tiga kali, serta nginap di hotel. Apalagi jika harus membawa kendaraan sendiri, bayar bensin dan sopir.

Saudara…..
Jangan kaget dengan mentalitas generasi muda keperawatan ini, karena banyak mereka ada yang dididik dalam naungan mentalitas pendidik seperti yang saya sebutkan di atas.
Bila saya sebutkan berapa jumlah honor ketika mengundang, mereka bilang terlalu mahal. Bila saya sebutkan terserah berapa kampus mampunya, mereka bilang saya tidak profesional. Bila saya jawab tidak usah bayar, mereka bilang saya ini murahan. Bila saya menawarkan coba dulu presentasi saya di depan 3-4 dosen senior, sebelum mengundang buat mahasiswa, mereka tidak berani.

Kesimpulannya, ternyata yang harus mendapatkan motivasi bukan mahasiswa keperawatan saja. Melainkan banyak pendidik profesi keperawatan, posisi-posisi senior keperawatan yang perlu dicuci pola pikir dan kinerjanya terhadap profesi ini. Jangan-jangan, mereka justru yang terpaksa memilih profesi ini?

Mohon maaf jika saya yang salah persepsi tentang anda para pengajar. Artikel ini merupakan hasil ungkapan saya sesudah mengelilingi tidak kurang 80 kampus di Indonesia. Bukan apa-apa tujuannya, kecuali bila anda peduli kepada masa depan mahasiswa, mari maju bersama, hidupkan lingkungan akademik, jangan monoton, beri kesempatan praktisi luar untuk terlibat dalam pengajaran, dan satu lagi, perluas wawasan kesempatan anak-anak, melalui orang-orang seperti kami, di luar pagar kampus, meski gelar kami tidak sepanjang deretan gelar anda. Agar masa depan mahasiswa lebih cerah!

Atau, saya perlu koreksi diri

Wallahu a’lam!
Malang,
SYAIFOEL HARDY

Dipublikasi di Uncategorized | 2 Komentar