Keluhan soal pelatihan TKI informal

Di bawah ini saya muat email dari seseorang yang mengungkapkan apa yang terjadi dibalik pelatihan TKI informal.

Perlu diketahui, pelatihan selama ini hanya disediakan buat TKI informal (di rumah tangga). TKI formal, boleh dikatakan hanya bila ada permintaan dari klien saja.

Sebagian besar PJTKI/PPTKIS tidak menyediakan pelatihan untuk TKI formal. Untuk TKI informal adalah wajib diikutkan dalam pelatihan. Bahkan dengan pengawasan lewat CCTV oleh BNP2TKI. Namun penyimpangan selalu ada. Seperti apa yang diungkapkan oleh email di bawah ini.

Humari

Email: 1

YTH BAPAK HUMARI
DI TEMPAT
Saya hanya ingin sampaikan uneg-uneg saya sebagai rasa prihatin agar Bapak bisa sampaikan pada dinas terkait dan yang berwenang menanganinya, tentang: UJIKOM ( UJI KOMPETENSI) TLRT CALON TKW YANG ASAL-ASALAN.
Kepada
Yth: BNSP
Di:tempat

Dengan hormat,

Kami sekedar menginformasikan situasi yang sebenarnya di lapangan tentang pelaksanaan uji kompetensi bidang tlrt untuk calon tkw.
Uji kompetensi yang diadakan untuk mengukur/menilai kelayakan calon tkw ke luar negeri, yang sekarang di bawah konsorsium ternyata asal-asalan dan tidak lebih dari sekedar formalitas belaka.
Laporan pelaksanaan ujikom kebanyakan hanya sulapan belaka, karena pelaksanaan ujikom tidak sesuai dengan standar skkni. Para penguji yang disebut asesor pun banyak yang tidak kompeten di bidang yang diujikan, tetapi demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk lsp dan konsorsium, maka mereka diberi wewenang menguji calon tkw.akibatnya kualitas tkw juga tidak ada bedanya dengan tidak ada ujikom.
Silakan bnsp mengadakan sidak pada tuk-tuk yang sedang mengadakan ujikom baik itu di jakarta maupun di daerah, maka akan terbukti bagaimana kualitas ujikom yang berlangsung. Terutama di daerah-daerah yang menjadi basis kantong tkw, akan nampak pelaksanaan ujikom besar-besaran setiap hari dengan pelaksana ujikom atau asesor yang asal ada. Bahkan yang tidak ada manusianya pun diadakan demi laporan ke konsorsium agar terlihat benar-benar ada pengujinya.
Hal itu terjadi karena perekrutan asesor yang asal-asalan tanpa meneliti kualitas sdmnya. Asal bisa bayar untuk pelatihan asesor maka diloloskanlah jadi asesor dan mendapat sertifikat dari bnsp sehingga bisa menguji dan mendapatkan honor tinggi dari menguji, lsp nya juga mendapatkan keuntungan yang tinggi. Banyak ditemukan di lapangan yang tidak bisa perawatan menguji bidang perawatan terutama lansia, yang tidak paham bahasa cina juga bisa menguji untuk negara taiwan atau hongkong, padahal bahasa yang digunakan tidak dipahaminya. Terbukti jika ada peserta ujian yang bertanya dan tidak mengerti soal kebanyakan asesor bahasa juga tidak bisa menjawab atau bahkan diberi kunci jawabannya langsung. Yang tidak memahami soal tlrt pun diterjunkan menguji bidang tlrt. Itu semua karena asesor yang di rekrut asal comot sehingga kualitas kompetensi mereka tidak ada.
Sebaiknya pihak bnsp mengadakan uji kompetensi lebih dulu untuk para asesor agar benar-benar kompeten dan layak menguji. Bagaimana menghasilkan asesi yang kompeten jika pengujinya saja tidak kompeten. Dan hal itu sebaiknya tidak dilakukan oleh lsp-lsp di jakarta, apalagi yang merasa dekat dengan orang-orang bnsp,karena sudah cukup akal-akalan yang dilakukan dalam perekrutan asesor demi keuntungan pribadi saja. Akan lebih bagus jika dilakukan oleh orang-orang akademisi dari dinas terkait yang bisa diandalkan kejujuran maupun kompetensinya.
Hentikan suap -menyuap dalam mencetak asesor maupun sertifikat. Karena selama ini yang paling dirugikan adalah calon tkw karena harus membayar biaya uji kompetensi dan juga pjtki yang harus membayar biaya extra besar untuk pelatihan dan ujikom yang tidak bermutu.
Jika pelaksanaan ujikom tlrt ini hanya sebuah formalitas dan tidak mencerminkan kompetensi calon tkw, maka hentikan saja ujikom tlrt agar pjtki tidak mengeluarkan biaya tinggi yang akhirnya jadi beban untuk calon tkw dengan pemotongan yang semakin tinggi pula.
Demikian sekedar info dan usulan
Terimakasih,
Suara wongcilik

 

Email 2:

Saya melihat bahwa uji kompetensi selama ini hanya untuk meraup rupiah dari pelaku penempatan ,,, mengingat masih banyak tki yang di nyatakan kompeten tp tidak bisa bekerja dan berkomunikasi dengan baik dinegaera tujuan….banyak nya lsp di sektor tlrt yang tergabung dalam konsorsium lsp tlrt hanya menamba besar biaya UJK , padahal menurut pedoman BNSP bertolak belakang dengan apa yang dilakukan teman teman lsp. seperti 1. ujikompetensi di TUK harus 15 asesi 2. TUK tidak boleh mengusulkan biaya UJK. 3. tidak boleh mengusulkan materi UJK. 4. pendaftaran UJK harus ke konsorsium lsp tlrt…… mohon pemerintah kiranya dapa mengevaluasi kinerja LSP LSP yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP yang melegalkan konsorsium lsp tlrt untuk memungut biaya ujk yang tidak sesuai dengan jamainan kualitas TKI.. sekedar info ada setoran dana 25 .000 ( dua puluh lima ribu rupiah) jatah konsorsium dari 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per satu TKI, dapat di bayangkan jika penempatan normal sektr tlrt 40 ribu perbulan patut diduga ketua BNSP mendapat setoran dari konsorsium lsp tlrt..

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s