KJRI Jeddah yang sedang aneh

Ini adalah salah satu contoh tidak singkronnya penerapan kebijakan antar instansi pemerintah Indonesia dalam melayani TKI.

Sebulan belakangan saya berkali-kali menerima email yang mempertanyakan keengganan KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Jeddah berkaitan dengan penolakan mereka menandatangani kontak kerja untuk TKI formal maupun TKI informal (TKW PLRT/Pembantu Rumah Tangga) yang bermaksud kerja ke Arab Saudi ataupun kembali bekerja di Arab Saudi dengan majikan lama.

Perlu Anda ketahui, meski moratorioum pengiriman TKI dihentikan oleh pemerintah, kami PJTKI/PPTKIS masih bisa mengurus penempatan TKI di Arab Saudi. Hanya untuk dua kategori TKI: mereka yang bekerja di perusahaan (formal) ataupun yang memperpanjang kontrak.

Kembali ke topik di atas.

Sementara di Indonesia, pihak BNP2TKI tidak akan meloloskan keberangkatan seorang TKW informal tanpa kontrak kerja tersebut.

Di lain pihak, KBRI Riyadh, tampaknya tak ada masalah dengan hal ini. Bagi perusahaan yang bermaksud memperkerjakan TKI formal atau TKW informal (penata laksana rumah tangga atau pembantu) yang bermaksud memperpanjang kontrak dengan majikan lama, KBRI Riyadh melayani seperti biasanya.

Saya pasti tidak sendirian merasakan keanehan tersebut; dalam satu negara, dua instansi yang mewakili pemerintahan kita di Arab Saudi menerapkan kebijakan bertolak belakang satu sama lain.

Siapa yang jadi korban? Ya TKI, seperti biasa.

Apa yang mereka takutkan sehingga tidak bersedia menandatangani kontrak kerja TKI formal maupun TKW yang memperpanjang kontrak (re-entry) dengan majikan lama?

Kami mafhum, KJRI kita di Jeddah (dan juga Malaysia) hampir pasti adalah perwakilan pemerintah kita yang paling repot di dunia, mengingat besarnya jumlah TKI (legal maupun ilegal) sehingga otomatis membuat masalah yang ada juga lebih banyak dan rumit. Namun sekali lagi apa yang mereka hambat saat ini adalah TKI formal dan TKI informal re-entry. Dua kategori jenis ini minim masalah. Karena mereka bekerja di bukan di wilayah perseorangan (privat) atau bilapun privat, TKW bersedia memperpanjang kontrak karena sudah tahu karakter majikannya juga lolos secara mental dalam menghadapi keluarga majikan Arab mereka.

Karenanya keengganan KJRI kita untuk mengeluarkan kontrak untuk TKI formal ataupun informal yang memperpanjang kontrak sulit dimengerti.

Kalaupun ada alasan kuat buat melakukan penolakan itu, bukankah bisa diumumkan secara terbuka? Tidak seenaknya mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan dampak.

Lalu bagaimana nasib TKI, terutama TKW informal re-entry (di kalangan TKW kerap disebut cuti) yang tidak memperoleh kontrak dari KJRI? Negara kita, anehnya, selalu memberi jalan buat itu. Kalau jeli mencari celah mereka tetap bisa terbang asal, seperti biasanya, menyediakan uang lebih.

Haaaah….saya hanya bisa menghela nafas. Untuk Anda ketahui, itu adalah jenis iman paling lemah.