Membahas ‘fee’ TKW yang ‘menjerumuskan’

Ini adalah tanggapan terhadap tulisan Nur Khasanah (yang dimuat di harian terbitan Semarang, Suara Merdeka, 21 Juni 2011) yang tampak sekali mengambil sebagian informasi dari blog saya tapi dia tidak menyebutkan sumbernya.

Mengapa saya berani menuduh demikian?

Sebab banyak informasi yang saya tulis tentang proses penempatan TKI/TKW hanya diketahui kalangan pengambil keputusan dalam PJTKI. Tidak semua karyawan PJTKI/PPTKIS (apalagi sponsor, TKW, mantan TKW) tahu hal-hal tersebut. Dari segelintir itu mungkin hanya saya yang menuliskannya di internet. Tujuan pengungkapan itu adalah untuk menjelaskan posisi kami, PJTKI/PPTKIS legal yang izin operasionalnya diakui negara.

‘Cerdiknya’, Nur Khasanah meramu info yang saya bagi lewat blog menjadi tulisan tendensius yang menyatakan bahwa fee itu menjerumuskan.

Kami, PJTKI sebagai penyalur fee lagi-lagi menjadi sasaran tembak.

Padahal bahkan saat masih berada di des, baik sponsor (yang kerap masih berhubungan kerabat dengan TKW) maupun TKW itu sendiri, belum apa-apa sudah menanyakan besaran fee yang ‘menjerumuskan’ itu. Membandingkan besaran fee antar PJTKI. Fee yang lalu digunakan untuk berbagai macam keperluan hidup; bayar kredit motor suami, SPP anak, melunasi hutang, buat garap sawah dll.

Kami sama sekali tidak menganggap fee itu sebagai ‘kemurahan hati’ seperti yang dituduhkan saudari Nur Khasanah.

Fee kami salurkan dengan keputusan rasional bukan sentimental.

Permintaan meningkat sementara calon TKW yang mendaftar tidak sebanding kebutuhan pasar. Begitulah hukum pasar bebas.

TKW yang menerima fee itu sadar mengapa mereka menerimanya; mereka datang ke kantor PJTKI dengan mata melek terbuka, mendaftar untuk menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri, menyerahkan dokumen asli lalu lolos cek medis serta persyaratan menjadi pembantu rumah tangga di negara penempatan.

Bahwa bila ada nanti yang terkena masalah atau membuat masalah, itu bukan karena fee. Penyebabnya bisa dari majikan, dari diri TKW sendiri yang hanya siap menerima uang fee tapi tak siap bekerja karena kurangnya pelatihan dari BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) PJTKI, pemerintah yang gagal melindungi dll.

Lalu saudari Nur Khasanah mempertanyakan, mengapa hanya penempatan TKW pembantu rumah yang mendapatkan fee besar? Sementara yang pekerja lelaki tidak?

Pengangguran Tenaga Kerja Laki-laki (TKL) yang tidak mempunyai skil dan yang berkemampuan tanggung, terjadi di mana-mana.

Tidak cuma di Indonesia.

Saingan berat kita adalah TKL asal Filipina & India. Semua TKL jenis itu berlomba-lomba mencari kesempatan untuk bisa mencari uang di negara penempatan. Mereka bersedia membayar untuk itu.

Sekali lagi hukum pasar berlaku di sini.

Bila peminat membludak, kenaikan harga tak terelakkan. Penjual cabe di pasar pun tahu ini. Apalagi saudari Nur Khasanah yang pernah bekerja di luar negeri dan mampu menulis opini.

Tapi ini bukan berarti itu tanpa pengecualian.

Khusus tenaga kerja laki-laki dari industri minyak dan gas atau profesi lainnya yang berkeahlian langka, fee juga berlaku untuk mereka. Sekedar untuk interview, kami PJTKI, biasa menyediakan para pekerja migas; uang transport, hotel, taksi dan makan mereka selama di Jakarta. Itu baru interview. Belum tentu diterima!

Jadi fee ada karena tuntutan pasar bukan untuk memamerkan ‘kemurahan hati’.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

5 Balasan ke Membahas ‘fee’ TKW yang ‘menjerumuskan’

  1. Doni Eza Miando berkata:

    Kepada Yth, Bpk Jumhur Hidayat : Kepala BNP2TKI Jakarta.
    Dengan Hormat.
    Sehubungan Penempatan Perlindungan TKI keluar Negeri yang masih semraut, maka saya selaku masyarakat yang sangat peduli dengan Penempatan TKI ke luar Negeri…banyak sekali kelemahan2 yang sangat mendasar dan melanggar UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan TKI keluar negeri, antara lain :
    1. Adanya permainan fee di daerah pada saat merekrut CTKI oleh sponsor yang benar2 sudah tdk sehat dan menyesatkan informasi Penempatan TKI keluar Negeri karena sponsor pada saat merekrut lebih menonjolkan angka fee yang di tawarkan kepada para CTKw dari pada penempatan TKI yang benar.
    2. Akibat adanya pemberian fee yg tidak logis..akhirnya mengorbankan TKW dengan penambahan potongan gaji yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    3. Banyak nya PJTKI memalsukan dokumen2 terutama di Perjanjian Penempatan antara {JTKI dan Daerah masing2
    4.Kurangnya kontrol dan monitoring dari para PJTKI di saat TKW sudah ditempatkan di Negara Tujuan sehingga apabila ada kasus susah di selesaikn
    5. Pihak BNP2TKI perlu cross cek dengan PJTKI apabila ada TKW yg pindah majikan sampai berulang2 PJTKI hrus membuat report kepada BNP2TKI agar memudahkan melacak keberadaan TKW jika ada permasalahan yg timbul apabila ada pengaduan dari pihak keluarga
    6. Perlu adanya penambahan Deposit yang di usulkan ke pada Menakertrans kalau bisa sebsar Rp.10.000.000.000,- agar PJT yg dinamakan kaki lima dapat terpangkas dari muka bumi ini.
    7. Tolong BNP2TKI agar mendata ulang…PJTKI krna banyak yang mendirikan boneka2 kecil yang dinamakan Nompang Proses (NP) yg lebih banyak tidak bertanggung jawab apabila ada kasus yg dialami para TKW
    8. Dimohon agar Proses pembuatan Paspor dikembalikan Ke jakarta, karena jika teta[ di proses di daerah masing-masing…akan lebih besar peluang untuk pe,alsuan dokumen..mengingat semuanya data file nya ada di daerah masing2 yang sewaktu2 dapat dilenyapkan/di hilangkan jika terjadi permasalahan demi membrsihkan diri dan yang jdi korban tetap TKW
    9. Dismsamping itu para personal disaerah belum siap dan masih banyak yg belum memahami penempatan TKI yg benar.
    Diharapkan TKI yg pulang di bandara Soekarno-hatta agar dipermudah dan bisa di jemput keluarga atau famili karna selama ini jadi ajang bisnis terselubung jika ada TKW yg minta di jempu dengan biaya pengambilan Rp,600,000,-
    Semoga bapak dapat menindaklanjuti surat dari kami ini, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

    • Humari berkata:

      Semoga ketua BNP2TKI baca keluhan Anda di blog saya.

      Berikut saya jawab satu persatu pertanyaan anda. Dan jawaban saya tentu saja bukan mewakili pemerintah. Juga bukan mewakili PJTKI/PPTKIS. Sebab ini adalah blog pribadi.

      1. Tentang fee. Itulah yang disebut pasar. Setiap calon TKI (biasanya yang menerima fee adalah TKI informal/Penata Laksana Rumah Tangga) harus kritis terhadap sponsor, petugas lapangan dan PJTKI/PPTKIS yang menawarkan fee. Jangan sampai mau bekerja keluar negeri hanya untuk dapat fee. PJTKI/PPTKIS sendiri tidak bisa meniadakan fee, karena dengan fee kecil tak ada yang mau melamar. Tak adil Anda hanya menimpakan kesalahan hanya pada PJTKI/PPTKIS sementara fee yang besar juga adalah tuntutan dari sponsor dan calon TKI itu sendiri. Mau Anda akui atau tidak itulah yang terjadi. Kami, PJTKI/PPTKIS tidak akan mengeluarkan fee kalau bukan karena tuntutan.

      2. Ya itulah yang terjadi pada penempatan buat negara-negara Asia Pasific (Malaysia, Singapura, Hongkong & Taiwan). Tapi nyatanya ketika fee diturunkan, minat calon TKI untuk bekerja di Singapura, Hongkong, Taiwan otomatis menurun dan malah pindah melamar ke negara yang memberi fee tinggi.

      3. Pemalsuan dokumen disebabkan oleh banyak hal: birokrasi di daerah yang lamban (ada yang untuk bikin KTP saja calon TKI harus menunggu tiga bulan!), banyak pula karena calon TKI sendiri ogah mengurus dokumen pribadi mereka sendiri (tak sedikit yang komplen soal satu ini ke kami PJTKI/PPTKIS dan menganggap kami tidak becus kerja karena tidak mau mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran TKI. Perlu Anda ketahu, KTP, KK, Akte Kelahiran dan paspor adalah DOKUMEN PRIBADI. Semua dokumen itu harus diurus calon TKI sendiri. Itu bukan tugas PJTKI/PPTKIS).

      Mengenai Perjanjian Kerja (bukan perjanjian penempatan) sekarang sebagian besar sudah lebih bersih. Kecuali TKI yang berangkat lewat jalur ilegal.
      Dan bila Anda curiga bahwa dokumen perjanjian kerja Anda palsu, jangan mau berangkat seperti Anda menolak berangkat jika fee Anda kurang dari yang dijanjikan! Jika seorang TKI yang tetap berangkat sementara tahu nama dan usianya di paspor palsu, tandanya dia setuju dengan perbuatan itu.

      4. Monitoring adalah hal yang sulit. Kalaupun bisa, paling lewat telpon. Tak lebih. Itupun kalau ada masalah kami sulit melakukan pembuktian. Kadang majikan berbohong, tapi tak sedikit pula pihak TKI yang berbohong. Jika ada masalah, kami PJTKI/PPTKIS hanya bisa komplen ke majikan, perwakilan lewat telpon, email, fax, surat dan sebagainya. Kami tidak bisa datang ke negara penempatan lalu menemui majikan dan mengancam akan menyeret sang majikan ke kantor polisi bila berbuat aniaya kepada TKI. Mengapa? Kami PJTKI/PPTKIS hanyalah perusahaan swasta. Tak boleh ikut campur urusan warga negara lain di wilayah negara mereka sendiri. Samalah dengan negara kita, bila ada bos sebuah berwarga negara Hongkong meninggal secara tidak wajar di Jakarta, apakah bisa anak buahnya datang ke Jakarta dan mengadakan penyelidikan ini itu? Tidak. Mengapa? Karena itu sama saja mencampuri hukum negara lain. Jadi siapa yang bisa memberikan bantuan secara pro aktif bila TKI kita bermasalah? Ya warga negara kita yang tinggal di luar negeri yang kebal hukum. Siapa mereka? Diplomat alias staf di KBRI/KJRI! Dan perlu anda ketahui di seluruh dunia hanya mereka yang diberi (dalam batas tertentu) kekebalan hukum saat bertugas di luar negeri.

      5. Banyak juga kasus pindah majikan karena TKI sendiri. Tidak cocok dengan majikan lalu minta pindah. Kami menangani komplen semacam ini minimal dua kali sebulan. Kecuali bila majikan memindahkan TKI tanpa pemberitahuan, itu adalah perbuatan ilegal. Dan untuk mencegahnya, pemerintah kita harus bisa memberi sangsi pada majikan semacam ini. Tak secara langsung memang karena bagaimanapun majikan bukanlah WNI. Tapi kita bisa memblacklist majikan semacam itu. Teknisnya akan terlalu panjang lebar bila saya tulis di sini.

      6. Siapa bilang? Sebab kenyataannya bahkan saat sekarang deposit 500 juta saja, yang ilegal banyak yang jalan. Dan itu melibatkan banyak pihak. Bahkan calon TKI juga banyak yang suka. Mengapa? Sebab dengan penempatan ilegal, calon TKI tak perlu repot-repot mengurus dokumen pribadi yang asli, tak perlu pelatihan yang membosankan, penerbangan cepat. Sejak moratorioum Arab Saudi diberlakukan ribuan calon TKI terbang ke sana secara ilegal. Apakah mereka, TKI tidak tahu bahwa penempatan Arab Saudi ditutup? Tentu saja. Namun mengapa mereka masih mau berangkat?

      7. Numpang Proses, tidak masalah toh tanggung jawab tetap berada di pundak PJTKI/PPTKIS. Soal numpang proses bukan fenomena yang terdapat di PJTKI/PPTKIS saja. Di industri lain juga banyak. Yang jelas kalau ada apa-apa tetap PJTKI/PPTKIS yang bantu mengurus. Tak bisa lepas tangan. Repot sekali kalau harus mengawasi ‘numpang proses’. Sebab itu sulit dilihat dan dinilai dari luar.

      8. Data yang dihilangkan? Anda rupanya tidak tahu bahwa sekarang proses pembuatan imigrasi sudah online. Jadi semua terhubung dan menyatu. Kalau ada apa-apa lebih cepat mendapatkan data yang valid. Saya lebih setuju paspor dibuat di daerah masing-masing karena akan membuat sponsor dan TKI itu sendiri lebih bertanggung jawab terhadap keaslian data karena harus diverifikasi sebelumnya di Disnakertrans daerah masing-masing. Tidak seperti sebelumnya semua dilimpahkan ke PJTKI/PPTKIS. Kelemahan dari pembuatan paspor di daerah adalah sulitnya koordinasi sehingga semua serba mahal. Bahkan ada imigrasi di daerah yang memanfaatkan dengan menaikkan biaya pembuatan paspor gila-gilaan.

      9. Itu adalah tugas pemerintah. Merajalelanya sponsor juga karena kelemahan pemerintah. Bagaimanapun sponsor selama ini sudah berjasa banyak pada TKI meskipun kerap ditemui kelemahan dan keculasan di sana sini. Namun kita kerap tidak adil, ketika seorang TKI berhasil, itu hanya dianggap sebagai upaya TKI itu sendiri dengan pujian klise ‘pahlawan devisa’. Bila ada masalah hanya sponsor dan juga PJTKI yang jadi terdakwa sembari melupakan bahwa keberhasilan seorang TKI ada peran sponsor dan PJTKI. Peran yang luar biasa besar.

      10. Harusnya begitu. Dan ini adalah PR BNP2TKI

  2. Doni Eza Miando berkata:

    Tolong Kepada Pihak-pihak terkait….berikan sesuat penjelasan yang pasti dan jelas terhadapa bagaimana sebenarnya penempatan TKI yg benar
    Dan tolong Agar PJTKI-PJTKI nakal di black list langsung terutama yang memenpatkan ke Taiwan karna potongan gaji yg disepakati 9 bulan ternyata ada penambahan potongan gaji dengan alasan TKW punya hutang sebesar 10,000 – 25,000 Nt dan banyak PJTKI nakal kerja sama dengan Agensy nakal jdi yang korban Tetap TKW

  3. Doni Eza Miando berkata:

    Permintaan kami agar dapat di respon

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s