OMG BNP2TKI! Apa yang kau lakukan?

Saya baru tahu dari salah satu sumber dari BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) TKI bahwa khusus untuk pelatihan calon tenaga kerja, BNP2TKI tidak langsung mengelola server online pelatihan. Semua ternyata diserahkan pada Sekber khusus yang terdiri dari orang-orang yang duduk di asosiasi BLKLN TKI yaitu (AP2TKI dan P5).

Padahal klinik laboratorium TKI, PJTKI semua dapat langsung online ke SISKOTKLN, singkatan dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, sistem online data TKI yang berujung pada penerbitan kartu KTKLN. Sistem ini dibiayai oleh APBN.

Sistem online SISKOTKLN itu menampung dan menyimpan semua data TKI mulai dari awal proses. Urutannya sebagai berikut:

  1. PJTKI memasukkan data TKI.
  2. Klinik Laboratorium memasukkan hasil cek medis TKI
  3. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) memasukkan data harian TKI yang mengikuti pelatihan. Namun tidak bisa langsung, harus melalui Sekber Asosiasi BLKLN. Dari empat asosiasi BLKLN hanya dua yang masuk ke dalam Sekber, yaitu AP2TKI dan P5. Inilah satu-satunya sistem online yang membuat BLKLN harus membayar Rp 50.000 per TKI.
  4. Lembaga Uji Kompetensi memasukkan data TKI yang sudah lolos ujian pelatihan.
  5. PJTKI memasukkan data TKI yang telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
  6. Konsorsium Asuransi memasukkan data TKI yang sudah membayar asuransi.

Setelah itu barulah KTKLN dapat diterbitkan.

Tak perlu menjadi ahli perTKIan untuk melihat kejanggalan yang ada. Sederet ‘bagaimana’ timbul dari kebijakan aneh tersebut. Kalau diurai satu-satu beginilah jadinya:

  • Bagaimana tanggung jawab BNP2TKI terhadap kualitas pelatihan TKI bila ternyata BNP2TKI tidak melakukan pengawasan langsung?
  • Bagaimana mungkin BNP2TKI menyerahkan pengawasan pada Sekber yang terdiri dari orang-orang BLKLN sendiri yang selama ini sudah terbukti tidak ‘bersih lingkungan’. Siapapun yang mengikuti berita tentang TKI pasti mafhum bahwa pelatihan yang amburadul selama ini telah turut berperan menyumbang permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri. Kepada orang-orang semacam ini BNP2TKI menitipkan amanat untuk pengawasan pelatihan?
  • Bagaimana bisa BLKLN TKI masih harus membayar lima puluh ribu rupiah per TKI yang mengikuti pelatihan, sementara sistem online SISKOTKLN telah dibiayai oleh negara? Padahal PJTKI (jika memasukkan data calon TKI) atau klinik laboratorium TKI (bila hendak melaporkan hasil cek medis) di sistem yang sama tak mengeluarkan dana sepeserpun. Dengan hitungan konservatif, 20000 TKI yang mengikuti pelatihan dikalikan dengan 50.000 rupiah, angka yang muncul luar biasa besar untuk sekedar biaya perawatan sistem online dan menggaji staf TI. Siapa yang makan itu duit?

Sistem SISKOTKLN banyak membawa kebaikan kalau dilaksanakan sesuai aturan. TKI dapat melenggang kerja dengan prosedur resmi (meski itu tentu takkan menjamin mereka akan aman mencari nafkah), PJTKI akan terbebas dari tindak pemerasan banyak pihak bila TKI yang mereka berangkatkan tertimpa masalah, pemerintah bisa lebih fokus mengatur strategi perlindungan tanpa harus menghabiskan waktu memelototi dokumen aspal TKI dsb dsb.

Tapi sekarang mengapa BNP2TKI masih berani bermain-main dengan ini? BNP2TKI memang tak berhak membuat regulasi. Tapi jangan remehkan peran pengawasan yang dibebankan negara. Sebab tanpa pengawasan regulasi, bukan apa-apa selain sederet tulisan yang bahkan mungkin kalah ampuh dari tukang jual obat tepi jalan.

Kalaulah BNP2TKI tidak takut lagi pada SBY, atau pada Bu Ani, atau pada Tuhan, paling tidak takutlah pada cibiran masyarakat. Ya….untuk siapapun yang membayangkan diri suskses dalam karir politik di negeri yang menomorsatukan citra ini, cibiran itu sungguh harus diwaspadai.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

6 Balasan ke OMG BNP2TKI! Apa yang kau lakukan?

  1. amir berkata:

    doktoe
    Kalau dihitung di indonesia kebanyakan Badan 2 dan Komisi kalau dipangkas pasti biaya anggaran akan lebih hemat,sedang badan yg ngurusin Tki itu gak tanggung jawab kerjanya namanya aja ada perlindungannya coba ditanya tau gak mereka kalau umurnya dipalsukan Ktpnya aslinya aja gak di cek kedaerah asalnya

    • Humari berkata:

      Untuk KTP, KK (kartu keluarga) dan Akte Kelahiran adalah data pribadi calon TKI dan selayaknya untuk menghindari kesalahan data dan pemalsuan, TKI sendiri yang harus mengurus semua dokumen itu. Bukan sponsor apalagi PJTKI. Mengenai BNP2TKI. bila mereka bisa memfungsikan diri dengan maksimal, keadaan dunia TKI kita insya Allah bakal lebih baik.

    • dewi berkata:

      mana ada mereka peduli dengan hal itu! yang penting mereka dapat uangnya dan tki itu keluar! udah deh! uang udah ditangan, masa bodoh dengan nasib mereka! kapan indonesia bebas dari hal2 macam itu!

  2. dewi berkata:

    emang, peraturan di indonesia itu terlalu terbelit2 dan nggak jelas. hanya peduli soal uang, tanggung jawab NOL. sedikit2 berubah tanpa dasar. apa nggak kasihan sama TKI/TKW yang kerja keras di luar! bukannya mereka itu pahlawan devisa, sumber terbesar pendapatan negara, kok malah bukannya dipermudah tapi dipersulit dan nggak ada perlindungan yang jelas!

  3. fakhril berkata:

    ya….itulah pemerintahan kita,katanya pengen membebaskan rakyat dari kemiskinan,eh…malah minta biaya ini itu,kali2 gratisin dong….kalo biaya buat pendidikannya sih ga apa2,toh itu buat kita sendiri.Banyak lho orang2 yg kecewa krna hasil ujian tki nya jelek,contoh ujian bhs korea.Bagi mereka yg punya uang pas2an,pengen pendidikan bhs korea aja belain jual ini jual itu,mending kalo lolos klo ngga?Tolong beri kelonggaran buat mereka yg perekonomiannya menengah kebawah,mereka bukannya ga mau merubah nasib,tapi syaratnya itu lho mas…….Wani piroooooo….

    • Humari berkata:

      Sebenarnya pemerintah sudah meluncurkan KUR TKI untuk biaya pelatihan dan penempatan. Hanya belum terserap maksimal dan pelaksanaannya harus hati-hati karena yang digunakan adalah uang rakyat.

      Kami PJTKI/PPTKIS juga ada yang berusaha membantu dengan memakai sistem bayar kemudian setelah bekerja. Tapi sebagian besar pada mangkir. TKI cenderung lupa membayar setelah bekerja.

      Jadi soal keringanan biaya, bukannya tidak pernah diusahakan, hanya belum ada cara mumpuni untuk penagihan. Korea misalnya tidak membolehkan pemotongan gaji. Demikian juga Australia, Qatar, Kuwait. Jadi kalau hutang pada suatu bank misalnya, TKI harus punya kesadaran sendiri. Dan yang punya kesadaran untuk itu sedikit sekali.

      Minimal sudah ada 2 PJTKI yang bangkrut gara-gara urusan semacam ini (pelatihan dan penempatan dibayar setelah kerja). Dan itu jadi pelajaran buat pemerintah, kami dan bank.

      Jeleknya sistem gratisan ada kecenderungan calon pekerja meremehkan. Sudah susah payah bikin pelatihan, urus surat ini itu (di dalam dan luar negeri) eh menjelang terbang calon TKI mundur. Kalau sudah begitu, kami tak bisa apa-apa. Uang yang sudah dikeluarkan hangus begitu saja.

      Kesimpulannya, dalam biaya hal pelatihan dan penempatan, saya sulit menyalahkan BNP2TKI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s