Si kambing keling yang bernama PJTKI

Berita:

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya sedang memeriksa PT Rajana Falam Putri, perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan buruh migran asal Indonesia, Sumiati, 23 tahun, ke Arab Saudi. “Dan ada kemungkinan pemeriksaan menuju pencabutan izin,” kata Muhaimin saat ditemui di kantornya Rabu (5/1).

dpp-pkb.or.id, 5 Januari 2011

Tanggapan:

Ini adalah salah satu contoh krisis keadilan dalam negeri ini. Bukan kasus besar. Namun sangat mencolok.

Sekarang mari kita bedah agar tahu dimana letak kesalahan PT. Rajana Falam Putri, PJTKI yang memberangkatkan Sumiati tersebut.

Poin pertama:

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengaku pihaknya sudah menemukan kesalahan yang dilakukan sang PJTKI.

Pengakuan ini lebih menunjukkan bahwa si Menakertrans, tak lebih bersikap seperti oknum polisi, mencari-cari kesalahan pengguna jalan raya. Sesuatu yang amat mudah ditemukan mengingat hampir semua pengguna jalan raya pernah melanggar aturan.

Bedanya, kalau oknum polisi mencari-cari kesalahan pengendara motor, misalnya, demi mendapatkan fulus, Muhaimin Iskandar dan Depnakertrans mencari-cari kesalahan PJTKI yang memberangkatkan TKW yang tertimpa masalah demi menyelamatkan muka pemerintah.

Yang terakhir ini berkaitan dengan poin di bawah

Poin Kedua:

Menurut Muhaimin Iskandar, PJTKI tidak melatih Sumiati sebagaimana mestinya selama minimal 200 jam.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Sumiati disiksa majikannya karena tak bisa bekerja lantaran kurangnya pelatihan?

Belum ada jawaban soal ini karena kasus hukumnya masih berjalan.

Pertanyaan lainnya, apakah Muhaimin Iskandar tidak sadar bahwa semua pengawasan terhadap BLK LN, dan PJTKI porak poranda saat Depnakertrans berkelahi dengan BNP2TKI?

Kalau dia sadar buah dari pertikaian itu dirasakan langsung dampaknya oleh TKI, apa hukumannya bagi lembaga pemerintah yang lalai (dalam hal ini Depnakertrans dan BNP2TKI) seperti itu? Apakah hanya pihak swasta yang bisa menjadi terdakwa?

Bila ya….hati-hatilah anda yang berniat terjun menjadi pengusaha. Dan saya akan bilang pada teman-teman saya pengusaha di luar negeri untuk menghindarkan diri dari berinvestasi di negeri yang pejabatnya gagal menegakkan hukum (ya….pada dasarnya mereka sudah tahu).

Sedikit mengenai BLKLN TKI

Pelaksana pelatihan TKI adalah Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang juga dimiliki PJTKI. Namun sertifikasi yang dikeluarkan untuk TKI yang dilatih, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sementara LSP itu disahkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

BNSP adalah lembaga non departemen yang ketuanya diangkat langsung oleh Presiden!

Lalu mengapa ketika ada TKI bermasalah dan sudah mempunyai sertifikat dari LSP, masih saja PJTKI yang dijadikan terdakwa?

Apakah Menakertrans tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari LSP atau yang lebih atasnya lagi, BNSP?

Pengkambinghitaman PJTKI selama ini sudah keterlaluan. Contoh yang umum adalah TKW yang hendak berangkat, di bandara dicegat, masih diperiksa lagi paspornya. Bila petugas merasa bahwa ada kejanggalan dengan enteng menangkap staf PJTKI yang mengurus keberangkatan sang TKW.

Padahal kalau mau adil gampang; silakan tangkap siapapun yang bertanggung jawab di PJTKI yang memproses TKW yang dianggap tak memiliki bekal pelatihan cukup atau, misal lainnya, memegang paspor yang datanya mencurigakan, tapi…….tangkap juga siapapun yang berwenang mengeluarkan semua dokumen itu! Dan hukuman mereka, aparat pemerintah nakal, tentu saja haruslah lebih berat!

Sebab pada dasarnya, merekalah penentu.

Betul PJTKI bisa memberi uang suap pada sang oknum imigrasi misalnya. Tapi tetap saja semua tergantung si oknum. Terima atau tidak. Oknum imigrasilah yang punya wewenang mengeluarkan paspor. Bukan PJTKI.

Adalah benar bila BLK LN milik PJTKI (ada juga yang ‘independen’ tentu saja) bisa merengek-rengek sambil menyodorkan amplop pada LSP untuk mengeluarkan sertifikat pelatihan TKW, namun semua keputusan akhir ada di tangan LSP.

Satu lagi info penting: ternyata ada 5 (lima) LSP yang disahkan oleh BNSP untuk mengeluarkan sertifikasi pelatihan TKW.

Ini sama saja bila diibaratkan ada instansi lain selain Diknas yang bisa mengeluarkan ijazah buat lulusan SD, SMP, SMA. Jadi kalau ada yang tak lulus ujian versi Diknas, ikut saja ujian versi lembaga lainnya yang sama sama sah.

Cckckckckckckckckc……..Indonesia memang liberal dalam segala hal.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

3 Balasan ke Si kambing keling yang bernama PJTKI

  1. FARIS berkata:

    mungkin judulnya bisa di ganti ” kambing paling hitam”

  2. andri lesmana berkata:

    sedih juga ya…tapi daripada terus2an berkeluh kesah knapa gak kita coba perbaiki….mungkin saya sedikit naif tapi saya masih yakin klo kebenaran pasti menang walaupun dinegeri kita yang memang parah….

    • Humari berkata:

      Makanya saya bikin blog ini. Dan kalau Anda lihat isinya lebih banyak tips dan petunjuk untuk TKI daripada kritik. Sebagian informasi yang saya ungkap ini tak ada di situs BNP2TKI, PJTKI apalagi LSM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s