Membentuk satgas lagi? Terserahlah…..asal perlindungan TKI bisa maksimal

Berita :

Salah satu cara untuk itu yakni membentuk satuan tugas (satgas) atau kompartemen khusus lintas lembaga guna memberikan layanan perlindungan hukum dan diplomatik bagi para TKI,” ujar Direktur Indonesia Strategic Solution (ISS) Adnan Anwar di Jakarta.

-Rakyat Merdeka, 29 Desember 2010

Tanggapan :

Pada suatu pembicaraan penulis dengan staf BNP2TKI, adalah ketika kita membahas tentang perlindungan TKI. Staf BNP2TKI dengan enteng menyebut salah satu titik lemah perlindungan di luar negeri terdapat di perwakilan pemerintah sendiri. Dalam hal ini KBRI dan KJRI.

Kami, PJTKI, tidak sekali mengalami kesulitan berhubungan dengan KBRI dan KJRI. Kasus kematian yang beritanya sangat terlambat sampai ke PJTKI adalah salah satu contoh. Pernah ada berita enam bulan setelah kematian seorang TKW baru ada faks masuk ke PJTKI. Padahal jelas-jelas KBRI telah menerima berita tersebut dari rumah sakit sejak beberapa hari setelah kejadian.

Sementara KBRI dan KJRI juga kerap mengeluhkan mereka kekurangan staf dan dana untuk mengurus semua. Padahal jelas-jelas, semua TKI yang diberangkatkan PJTKI telah membayar dana perlindungan (namanya benar-benar dana perlindungan) sebesar USD 15 per orang. Sementara untuk legalisasi perjanjian kerja TKI juga ada pembayaran dana sebesar itu per TKI. Entah bagaimana pemerintah mengelolanya. Dan itu semua tidak termasuk premi asuransi.

KPK patut mengusut itu semua. Bagaimana pengelolaan dana perlindungan yang dibayarkan selama puluhan tahun tersebut. PJTKI sendiri sudah berkali-kali mempertanyakan tapi selalu tak dianggap.

Karenanya kebanyakan majikan bila dipanggil oleh KBRI dan KJRI kerap meremehkan. Mereka tahu titik lemah oknum yang bertugas di situ. Selama bisa memberi uang penghibur, takkan ada tuntutan hukum.

Sangat berbeda dengan sikap Kedutaan Arab Saudi di sini. Tanya saja semua PJTKI takkan ada istilah mereka mengabaikan ‘undangan’ pihak mereka. Ya, panggilan dari Kedubes selalu dalam bentuk ‘undangan’. Namun semua tahu ‘undangan’ yang mereka terima bisa berupa penerapan aturan baru, teguran bahkan sanksi. Tak apa bila tidak dilaksanakan asal PJTKI tersebut sudah memastikan diri tidak berniat mengirim TKI jenis apapun ke Arab Saudi.

KBRI dan KJRI juga bisa melakukan hal serupa pada perusahaan-perusahaan perekrutan Arab Saudi yang menjadi rekanan PJTKI sana. Tinggal panggil mereka yang tidak mempedulikan permasalahan TKW. Kalau dicuekin tak apa-apa tapi jangan lagi melayani permohonan legalisasi perjanjian kerja yang mereka sodorkan. Tak perlulah staf KBRI harus berepot ria mengurus setiap tetek bengek permasalahan TKW.

Kecuali yang meninggal tak wajar atau sedang menghadapi masalah hukum barulah terjun.

Pihak PJTKI sendiri tidak punya kekuatan untuk menekan rekanan mereka. Paling jauh hanya memutuskan hubungan dengan rekanan yang tidak koperatif. Dan sebagian besar rekanan kami sebenarnya cukup bisa diandalkan untuk bekerja sama.

Mengapa? Mereka sangat takut bila hubungan kami putus. Bayangkan saja bagaimana sebenarnya potensi ‘kekuasaan’ yang dimiliki KBRI dan KJRI dibanding kami yang hanya perusahaan lokal.

Mengapa klien kami sangat takut bila kami memutuskan kerja sama?

Jawabannya adalah; TKW kita luar biasa unggul dibanding pekerja sejenis dari negara lain.

Terkejut membaca jawaban saya di atas?

Lain waktu akan saya bahas.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s