Tentang tanggung jawab PJTKI terhadap TKI/TKW

Ini salah satu pertanyaan yang kerap muncul dari mesin pencari yang menyasar ke blog saya.

Berikut adalah penjelasan saya.

Untuk memberangkatkan seorang calon TKI/TKW, PJTKI harus menempuh jalan yang sangat panjang.

Ketika calon TKI datang ke kantor kami untuk mendaftar, selain dokumen data diri yang asli dan lengkap, kami juga meminta calon TKI untuk menyerahkan surat izin yang ditandatangani suami, (kalau belum nikah) orang tua, (kalau yatim piatu) wali/kerabat disertai materai Rp 6,000.

Dari situ kami bawa data-data juga calon TKI/TKW tersebut ke Dinaskertrans setempat untuk diverifikasi keaslian dokumen dan apakah sesuai tidaknya data-data dalam dokumen tersebut dengan calon TKI/TKW.

Usai verifikasi (dikenal sebagai rekom di kalangan staf PJTKI), data tersebut dimasukkan ke dalam sistem online BNP2TKI.

Setelah itu calon TKI/TKW kita bawa ke laboratorium klinik. Laboratorium klinik yang bukan sekedar mempunyai izin dari Kemenkes melainkan juga dari pihak berwenang negara penempatan. Laboratorium klinik tersebut diperiksa secara berkala oleh negara penempatan. Saya berani mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tim negara penempatan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Tak ada permainan uang di situ. Saya sendiri pernah melihat bagaimana mereka melakukan tugas.

Dari situ calon TKW mulai menjalani pelatihan, pembuatan paspor, hingga pembekalan akhir pemberangkatan.

Tiga proses ini tidak dilakukan PJTKI sendirian.

Pelatihan TKW, untuk saat ini, diawasi oleh Sekber (yang terdiri dari AP2TKI & P5). Sekber itu mendapat mandat dari BNP2TKI. Jadi bila TKW suatu waktu nanti ketahuan tak mendapat pelatihan layak, publik harus menuntut Sekber dan bos mereka, BNP2TKI. Mengapa? Karena BLK LN PJTKI tidak gratis untuk mendapatkan fasilitas ‘diawasi’. Kesimpulannya? Anda tahu sendiri bagaimana bila anda diawasi tapi anda harus membayar ke pihak yang mengawasi anda. Di situ bisa terlihat siapa tuan siapa budak. Atau minimal siapapun yang membayar dapat mengatur apa-apa saja yang perlu diawasi. Karena uang ada peranan di situ.

Bila anda adalah TKI formal/profesional, tak perlu ada pelatihan dari BLKLN PJTKI. Klien kami malah tidak membolehkan itu. Sebab untuk perekrutan TKI formal/profesional, klien hanya mau menerima TKI yang siap kerja dan pengalaman di bidangnya.

Dan TKI formal/profesional hendaknya membuat paspor sendiri. Kalau tidak punya, bisa minta bantuan ke PJTKI.

Prosesnya seperti penjelasan saya berikut ini.

Pembuatan paspor TKW, dilakukan oleh imigrasi berdasarkan data yang disodorkan PJTKI dan memerlukan kehadiran sang calon TKW. Jadi bila kelak ketahuan bahwa KTP, akte, ijazah, kartu keluarga si TKW berisi data palsu, PJTKI tidak bisa disalahkan sendirian. Sebab pada dasarnya, imigrasi dapat menolak bila mendapati dokumen TKW dengan data mencurigakan atau bahkan bila lembaran dokumen itu sendiri sudah berbentuk janggal.

Yang terakhir adalah Pembekalan Akhir Pemberangkatan. Ini dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini BNP2TKI. Singkat memang. Sekitar 8 jam dan dilakukan sehari saja.

Bagaimana bila TKW/TKI yang diberangkatkan ke luar negeri tersangkut masalah?

Entah aparat pemerintah, LSM, media, masyarakat, pasti langsung meminta tanggung jawab PJTKI. PJTKI harus memulangkan si TKW bermasalah segera. Berdasarkan tekanan itu, tak sedikit PJTKI yang menandatangani surat perjanjian untuk menyelesaikan masalah TKW dalam periode tertentu. Suatu perjanjian yang hampir mustahil dilaksanakan.

Alasannya? Permasalahan terjadi di luar negeri. Pelakunya bisa majikan, bisa TKW sendiri. Sementara PJTKI yang memberangkatkan berlokasi di Indonesia.

Luar negeri itu negara orang yang punya aturan dan hukum tersendiri yang tidak bisa kita intervensi. Toh di tanah air kita sendiri ada ungkapan ‘dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung’.

Lalu apa yang bisa diharapkan dari PJTKI dengan tuntutan menarik pulang langsung TKW bermasalah?

Kami bisa saja mengirim staf untuk mengurus TKW bermasalah di Arab Saudi misalnya. Tapi staf kami bisa ditangkap oleh kepolisian setempat. Mengapa? Bakal kacau dunia bila semua turis yang masuk ke suatu negara ikut campur mengurus hukum negara orang. Karenanya semua negara di dunia hanya memberlakukan kekebalan hukum pada diplomat saja.

Jadi dalam hal ini, yang memegang wewenang untuk menangani TKW bermasalah adalah perwakilan resmi negara kita. KBRI dan KJRI.

Jadi apa yang bisa dilakukan PJTKI bila ada TKW yang mereka kirim tersangkut masalah di luar negeri?

Berkoordinasi dengan agen di negara penempatan, rekanan PJTKI serta KBRI/KJRI, BNP2TKI, Disnakertrans, serta tentu saja keluarga TKW/TKI bermasalah.

Bagi anda yang terlanjur menuduh bahwa semua karena PJTKI, keterangan saya tentu bukan hal yang menggembirakan. Tapi perlu saya tekankan untuk ke sekian kalinya, bahwa kami PJTKI atau PPTKIS tidak bergerak sendirian untuk menempatkan TKW/TKI. Perlu koordinasi dengan banyak pihak. Demikian juga bila ada TKW tersangkut masalah di luar negeri, untuk memulangkan mereka, kami juga harus berkoordinasi dengan banyak instansi, dalam dan luar negeri.

Karenanya kami tidak sendirian menikmati uang dari penempatan TKW/TKI. Dan seperti yang pernah saya ungkap sebelumnya, meski kami, terutama PJTKI yang menempatkan TKW di negara-negara Arab, adalah pemasar dan pemodal terbesar dalam perekrutan, pelatihan dan penempatan TKW/TKI, keuntungan terbanyak tidak mengalir ke kami.

Dan pada dasarnya rakyat negeri ini (diakui atau tidak, langsung ataupun tak langsung) telah menikmati hasil kerja TKI dan PJTKI selama bertahun-tahun. Pernyataan BI bahwa remitansi TKI adalah pilar devisa nomor dua negeri ini, rasanya sulit diingkari.

Wa’llahu’alam.

 

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

5 Balasan ke Tentang tanggung jawab PJTKI terhadap TKI/TKW

  1. she-noth berkata:

    menarik dan sangat informatif,…tetap smangat dan teruslah berkarya, sesungguhnya bangsa ini banyak memerlukan orang2 seperti anda, sehat dan sukses slalu…amien ya Rabb!!

    • Humari berkata:

      Terima kasih

      • agus hariyono berkata:

        saya mw TKI ke malaysia or singapura tp potong gaji bisa gk ya?tp di agen sby

      • Humari berkata:

        Untuk calon TKI Pria, Singapura tidak merekrut lewat PJTKI/PPTKIS atau agen. Mereka merekrut langsung dan biasanya pekerja ahli.

        Untuk penempatan di Malaysia, sudah ada yang pakai sistem potong gaji melalui program KUR (Kredit Untuk Rakyat) TKI dari BRI. Hanya saya sudah mendengar TKI yang diberi KUR banyak yang tidak bertanggung jawab, lari dari tempat kerja untuk mencari kerja yang baru dengan gaji lebih tinggi.

  2. mutiara amanda berkata:

    MAKASIH BERMANFAAT SEKALI PADAHAL SAYA MASIH KELAS 6 SD LOH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s