KTKLN, online HIPTEK dan minus kesungguhan BNP2TKI membebaskan TKI dari pungli

(Untuk anda yang mencari info tentang persyaratan dan dimana mendapatkan KTKLN, klik kalimat ini.)

(Tulisan di bawah ini adalah kritik saya terhadap sebagian proses dokumen penempatan calon TKI. Tidak khusus membahas proses pembuatan KTKLN.)

Keluhan TKI cuti terhadap pemberlakuan KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri) yang menghambat proses pemberangkatan kembali bekerja ke luar negeri terdengar dimana-mana.

Wajar, sebab pada dasarnya banyak yang belum tahu tentang penerapan kartu tersebut.

KTKLN sendiri sudah ada aturannya di UU NO 39 Tahun 2004. UU yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Disahkan oleh presiden kita waktu itu, Megawati Soekarnoputri, di bulan-bulan terakhir pemerintahannya. UU itu sendiri banyak dikritik dari berbagai kalangan. Tak cuma aktivis LSM, TKI dan PJTKI pun kerap mengeluhkannya.

Kembali ke pembahasan KTKLN.  Kartu itu adalah ‘KTPnya’ TKI. Karena paspor TKI biasanya dipegang oleh majikan atau perusahaan, Pemerintah berinisiatif membuat kartu alternatif lainnya bagi TKI. Jadi kalau terjadi apa-apa, identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan penempatan TKI tersebut gampang ditelusuri. Apakah prosedur penempatan sang TKI sudah sesuai aturan, kartu tersebut dapat menjadi bukti.

Cuma itu. BNP2TKI bersikeras menerapkannya karena amanat UU N0 39 2004 yang saya singgung di atas.

Sayangnya, sosialisai BNP2TKI terhadap KTKLN masih kurang. Banyak sekali TKI yang tidak tahu. Makanya banyak yang gagal terbang hanya karena masalah satu ini.

Seperti biasa, aturan baru yang tidak efektif memunculkan ‘bisnis’ baru di kalangan oknum. Inilah yang membuat TKI protes.

Pungli terbaru lainnya dalam deretan proses TKI menimpa klinik laboratorium TKI. Sudah sebulan belakangan ‘medical center’ yang selama ini memroses cek medis TKI uring-uringan karena ada pungutan tambahan sebesar Rp 25.000.

Modusnya juga, menurut salah satu pimpinan klinik TKI yang saya kenal, cukup kasar. BNP2TKI menutup sistem online hasil cek medis TKI yang dikelola GAMCA (GCC APPROVED MEDICAL CENTER ASSOCIATION) alias asosiasi klinik yang disahkan oleh negara di Timur Tengah, dan meminta semua laboratoium klinik tersebut untuk melaporkan hasil cek medis TKI mereka lewat sistem online HIPTEK (Himpunan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia). HIPTEK adalah asosiasi klinik yang telah mendapatkan sertifikasi untuk memeriksa kesehatan TKI dengan penempatan di beberapa negara Asia.

Tak masalah sebenarnya, toh hanya sistem online. Ibarat kita diminta untuk mengambil jalan lain ke Roma. Masalahnya sistem online HIPTEK ternyata tidak gratis seperti GAMCA. Satu online hasil cek medis TKI hanya bisa masuk sampai ke BNP2TKI bila membayar Rp 25.000.

Pembelokan sistem online sebelumnya juga menimpa BLKLN PJTKI. Modus punglinya sama.

‘Pemalakan’ ujung-ujungnya menambah bebani dua pihak; TKI bila biaya penempatan ditanggung TKI, atau PJTKI bila biaya penempatan ditanggung PJTKI.

Kalau sekedar membayar jasa online tak perlu semahal itu.

Saya sarankan kepada Komisi 9 DPR RI yang sedang merombak UU 39 2004 agar sistem online yang jalan sendiri-sendiri selama ini dilarang. Diganti dengan sistem yang lebih mumpuni; sistem online TKI yang terinteregasi. Sistem yang diisi oleh semua pihak yang mengurus perekrutan dan penempatan TKI. Mulai dari Disnakertrans, Klinik Laboratorium TKI, BLK LN TKI (untuk TKI informal), PJTKI, BNP2TKI, Kemenakertrans, Perwakilan PJTKI di luar negeri, dan KBRI/KJRI.

Apa sulitnya membangun sistem online yang menyatu, saling terkait dengan berbagai lembaga? Tidak jalan sendiri-sendiri yang memungkinkan praktek pungli.

Teknologi sudah ada. Tinggal kemauan untuk bertransparan dan berbersih ria.

Selain itu yang perlu dimasukkan dalam UU 39 yang sedang anda revisi adalah; semua pembayaran untuk proses perekrutan, penempatan TKI dilakukan lewat bank di rekening lembaga, instansi pemerintahan bukan asosiasi apalagi perorangan. Jadi nanti semua staf PJTKI cukup datang dengan membawa dokumen TKI dan kwitansi bank ke semua instansi mulai dari Disnakertrans Daerah, BNP2TKI, Imigrasi dan sebagainya.

Saya yakin pejabat-pejabat di Imigrasi, Kemenakertrans, BNP2TKI setuju dengan ide ini. Sebab mereka semua berkomitmen untuk transparan dan bersih dari korupsi.

Ya, kan?

Ocehan lainnya tentang aliran duit tak jelas yang juga membebani TKI dan PJTKI bisa anda baca bila mengklik kalimat ini.

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

38 Balasan ke KTKLN, online HIPTEK dan minus kesungguhan BNP2TKI membebaskan TKI dari pungli

  1. kang fai berkata:

    KTKLN itu gratis biar nggak ada TKI yang protes… cuma kalo gratis, yang makan dana APBN hanya BNP2TKI dan beberapa departemen terkait… makanya para calo membuat aturan tak tertulis, sehingga meski gratis tetep mesti bayar… secara kasar, jumhur dan konco2nya makan dari APBN, calo2 makan dari calon TKI

    KTKLN itu nggak ada gunanya kalau udah di LN… gunanya kalau di embarkasi atau di bandara dalam negeri… jadi, apa yang bisa diperbuat KTKLN? dia melindungi TKI dari percaloan selanjutnya (di bandara di indonesia) dan, maaf, nggak dikenal sama negara penempatan… emang polisi di arab saudi akan ngerti pas ada pemeriksaan kita sodorkan KTKLN?

    logika KTKLN adalah KTPnya TKI waktu di LN adalah ngawur….

    • pjtki dan tki berkata:

      Sebenarnya KTKLN dibuat karena banyaknya TKI informal yang kabur tanpa membawa data apa-apa. Justru karena KTKLN itu tidak dikenal di negara penempatan, kartu tersebut tidak termasuk yang ditahan oleh majikan. Makanya kalau ada permasalahan TKI, dengan KTKLN akan terlihat perusahaan mana yang memberangkatkan, agen PJTKI di luar negeri dan tentu saja alamat asal TKI dan sebagainya.

      Perlu anda ketahui, TKI informal kita (meski cakap dalam bekerja) banyak yang bahkan kesulitan menghapal nama PJTKI yang memberangkatkan mereka. Makanya KTKLN dibuat.

      Untuk sekarang ini, dimana data bisa disimpan secara online, sebenarnya bisa dibikin sistem yang lebih jitu. Tak perlu membawa kartu kemana-mana. Asal si TKI masih punya jempol yang sempurna, data diri mengenai TKI dapat diketahui.

      Tapi KTKLN sudah terlanjur masuk UU 39 2004 dan Menakertrans sudah menyerahkan kembali wewenang soal penempatan dan perlindungan TKI pada BNP2TKI. Itulah yang menjadi penyebab KTKLN ditekan pelaksanaannya.

      • gimana dptkan KTKLN kalo kitanya masih berada di negara orang? sy mw cuti tp banyak cerita miring tentang itu,, sdngkan KTKLN sy tu dahh lm hilang bersama dompet saya,, so gimana nich??

      • agus berkata:

        Jawaban kamu kan masuk akal bos… mana ada TKI/TKW tidak hafal nama PT yg memberangkatkannya…. terlalu mengada2 kamu… ahh bullshit wordpress ini, isinya hanya mengaburkan pandangan TKI/TKW tentang aturan… dan nantinya gampang di pungli…

      • Humari berkata:

        Itu kenyataan yang pernah saya temui. Banyak sekali PJTKI abal-abal yang memberangkatkan mereka. Dengan KTKLN itu menjadi jelas. Tidak sedikit mafia di Bandara, Pelabuhan memberangkatkan TKW atas nama PJTKI lain setelah diselidik ternyata yang mengirim mereka ke luar negeri adalah mafia. KTKLN kan cuma kartu yang menandakan bahwa sang TKI/TKW diurus secara resmi, punya asuransi.

        Satu yang perlu anda ingat, banyak lho TKW yang berangkat tapi bahasa Indonesia saja masih belum lancar, karena SD pun tak tamat. Jangan anda bandingkan TKW yang pernah mengecap pendidikan SD di Jawa dan luar Jawa. Jadi TKW yang lupa nama PJTKI yang memberangkatkan itu bukan mengada-ada. Selain tampaknya anda tak tahu rupanya banyak ‘PJTKI’ rumahan.

        Saya menulis ini tidak sembarangan dan tak ada maksud seperti yang anda tuduhkan. Dan blog ini adalah hasil pengalaman saya di PJTKI bertahun-tahun. Bukan omong kosong.

    • Sutra Wati berkata:

      saya sangat setuju dg anda, tidak ada gunanya kartu KTKLN. buang2 waktu n uang saja.

      • pjtki dan tki berkata:

        Sebenarnya saya tidak dalam posisi menolak atau menyetujui. Meski KTKLN cukup merepotkan pekerja, bagi TKI informal yang cuti ini sangat bermanfaat. Sebab nanti kalau terjadi apa-apa minimal kita bisa meminta pertanggungjawaban yang mengeluarkan kartu. Seperti yang saya tulis, TKI informal yang cuti bila tersangkut masalah di luar negeri, keluarga, LSM, bahkan aparat pemerintah kerap menuntut PJTKI pertama yang memberangkatkan. Padahal saat pulang ke Indonesia, sang TKI tidak melaporkan keberangkatannya kembali ke PJTKI. Cuma kalau pekerja tidak setuju, silakan ungkap semua alasannya ke DPR. Mumpung saat ini UU 39 2004 sedang direvisi

      • zhii eenx'z berkata:

        iya mbkkkk bener bgt kurasa pemerintah indonesia tuvgk efesien bgt mlhhhh bikin pusing para tkw udhhh pelayanannnya kurang memuazkan lemot bgt dlm bekerja

      • Humari berkata:

        KTKLN itu sebenarnya tidak penting. Yang penting asuransinya. Sebagian besar TKI kita bekerja di bidang informal/pembantu rumah tangga.

        Kalau ada yang meninggal, minimal, pihak keluarga di kampung tidak kelabakan mencari dana untuk memulangkan jenazah hingga sampai ke kampung halaman.

        KTKLN sendiri sebenarnya adalah bukti bahwa TKI berangkat lewat prosedur yang distandarkan pemerintah dan undang-undang.

  2. sundari berkata:

    sewaktu saya mendapatkan info dari teman saya yang pulang ke indonesia 2 hari lalu tentang pengisian data tki dan pengantaran melalui travel yg disediakan pemerintah dan tidak boleh dijemput keluarga dengan alasan demi keselamatan para tki saya kurang setuju.sebagai tki hal yang paling kita ingini adalah berjumpa keluarga kalaupun adanya insiden yang terjadi tentang kasus penipuan terhadap tki itu terjadi apabila para tki menaiki taksi,minibus,atau mereka yg terlalu percaya terhadap orang yg tak dikenal.kalau boleh sya mengusulkan,kalau hanya sekedar pengisian data tak masalah dan ijinkan tki itu di jemput keluarga dengan menunjukan bukti otentik kalau itu betul keluarga kita

  3. queen berkata:

    mohon balasan, saya ada rencana mw pulang bulan depan, masalah KTKLN tu sangat hangat dibicarakan di sini KTKLN sy hilng beserta dompet sy dulu n dah kadaluarsa ya sekarang krn paspor dah ganti yg baru, ada juda yg bilang mesti ada surat ijin cuti kalo mw balik sehabis cuti,, gimana si dptkan KTKLN tu kalo sy masih disini, krn dikawatirkan saat tgl keberangkatan blm bisa uat krn mungkin kantor masih tutup,,,, mohon penjelasan,,,,

    • pjtki dan tki berkata:

      Anda tinggal bawa persyaratan yang saya tulis di atas, datangi konter KTKLN di bandara Soekarno Hatta. 24 jam kok. Atau ikuti petunjuk di blog saja. Daftarkan secara online lalu bawa hasil print outnya ke konter KTKLN di bandara.

  4. apakah dikenakan biaya? saya coba online KTKLN disana ditanyakan nomer paspor, nah saya dah minta tp blm dikasih tw juga, gimana mw online kalo begitu, adakah nomer yg bisa saya mintai bantuan di cilacap,,

  5. abunina berkata:

    berapa sih no tlp ruang pelayanan tki di bandara juanda? Trim

  6. agung berkata:

    persyaratan apa saja yang akan digunakan untuk pembuatan KTKLNTKW yg bru plg dri Luar Negeri???????
    trus biaya total pembuatan brapa ya ??????
    mksh sblmnya

  7. Soffy Sopyan berkata:

    NONSENS SEMUANYA.

  8. sulistyo berkata:

    Setuju ato bla perlu hapus ja,,, krn bukan mempermudah tp mlah mempersulit,, pemerasan.

  9. kalau seumpama TKI itu cuti atau di interminit dan KTKLN itu masa berlakunya masih ada apa perlu dia membuat KTKLN dan apa harus proses seperti awal lagi?……
    dan apa jawabannya…..???
    belum saya dapatkan dari disnaker atau pun dr pihak BP3TKI……

    • Humari berkata:

      Kalau proses penempatan Anda lewat PJTKI/PPTKIS, pasti otomatis PJTKI/PPTKIS Anda akan memperpanjang. Kalau penempatan Anda langsung dengan perusahaan di LN, bila KTKLN masih berlaku untuk apa diperpanjang. Gunakan saja lagi.

  10. coba berkata:

    kalau ktkln itu hilang atau tkia tersebut itu mati tanpa sembarang indetitas… macam mana menanganinya… jangan berlagak bodoh… sistem sidik jari lebih canggih dari kartu ktkln..

    • Humari berkata:

      Di KTKLN ada sidik jari. Sebenarnya KTKLN itu hanya pertanda bahwa data paspor, asuransi, foto, sidik jari TKI sudah ada di BNP2TKI. Kalau itu semua dilakukan sesuai prosedur, keluarlah kartu tersebut

  11. aisyah berkata:

    ku ikut peraturan yg ada asalkan bisa cuti keindo dan balik lagi,

  12. singgih berkata:

    saya adalah pelaut indonesia dan mau join ke kapal, dan posisi kapal ada di china.
    pertanyaan saya bagaimana sarat dan prosedur serta dimana saya membuat KTKLN, berapa jam KTKLN tersebut bisa jadi atau selesai..?
    mohon untuk jawaban informasinya.
    terimakasih

  13. aisyah berkata:

    ku juga sdh 3 kali kirim email ke kbri jeddah tentang pk dan lain lainnya agar jelas kabar yg ada nmn sampai saat ini blm ada balasannya,dan ingin kepastian dr mereka krn klu seandainya tanpa PK kita tak bisa balik lagi ketempat kerja lebih baik buatku tak pulang2 krn tuk mendapatkan kerja sangatlah sulit diindo apalagi rakyat kecil seperti saya.ku orangnya pun tak bgt masalah klu seandainnya bayar sana bayar sini asalkan oke 2 saja,

  14. aisyah berkata:

    ada tah pak jjalan tuk mendapatkan pk itu(yg disebut jln pintas dgn pelicin uang)

  15. mufi berkata:

    Dibali, setiap calon tki formal baik pengurusan baru maupun perpanjangan ktkln hrs membayar mulai 2.5 juta sd 3.5 juta untuk pembuatan ktkln..

  16. sheila anes berkata:

    Saya mau tanya pembuatan ktkln pa harus pakai ktp indo….saya udah kja di luar negri krng lbh 8thn dan g pnya ktp indo ..

  17. nandang berkata:

    bos,saya dalam keadaan cuti,kan saya punya kartu ktkln masih berlaku masa tidak aktipnya bulan pebruari,trus saya mau memperpanjang kartu ktkln yang baru,di medikal udah,bayar asuransi 1 tahun udah tapi kenapa di persulit mau bikin kartu ktkln lagi harus ada surat cuti dari kjri luar negri,kan visa cuti udah ada,sedangkan bp2tki ga liat arsip arsip yang dulu yang masih ada di komputer,kan saya setiap pulang laporan terus ke bp2tki kenapa di persulit bikin kartu ktkln lagi?????>>>>>>>>>

    • Humari berkata:

      Kalau cuma cuti sebenarnya tak perlu lapor. Yang Anda maksud mestilah memperpanjang kontrak. Pemerintah kita memang mewajibkan setiap TKI informal yang pulang dan memperpanjang kontrak harus lapor ke KJRI dan datang bersama majikan.

  18. nandang berkata:

    gimana kalau majikan kita seorang raja,ga mungkin datang ke kjri,apakah kita yg pergi ke kjri dan memperpanjang kontraknya,sedangkan kjri meminta number ID cardnya seorang raja mana mungkin saya berani meminta ID card majikan raja bisa bisa kita lebih besar di masalahkan dilinkungan raja,sekali lgi tolong kantor kjri,atau bp2tki memakluminya,keluhan saya sebagai karyawan di linkungan kerajaan arab saudi,trimakasih?????…….

    • Humari berkata:

      Raja ataupun Dewa, bila berhubungan dengan aturan negara lain harus taat. Karena itulah aturan negara kita. Aturan juga dibuat karena ada pengalaman pahit. Kalau tak ada buat apa KBRI/KJRI merepotkan diri buat aturan ini itu?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s